APBN 20 Persen untuk Pendidikan, Guru Honorer di Daerah Minta Tak Hanya Jadi Wacana

Jakarta, tvOnenews.com - Guru honorer di daerah turut menanggapi soal wacana Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen untuk pendidikan, termasuk gaji guru ASN hingga tunjangan guru non-ASN.

Seorang guru SD di wilayah Jombang, Winda (25) meminta agar hal ini tidak menjadi wacana. Sebab pemerintah sudah seharusnya mensejahterakan guru, terutama guru honorer (Non ASN).

“Harapan saya kedepannya terkait wacana tersebut ya seharusnya pemerintah bisa mensejahterakan guru-guru terutama guru honorer ya, dengan gaji yang hanya ratusan ribu tapi pengabdiannya sangat luar biasa terhadap generasi penerus bangsa,” kata Winda, saat dihubungi, Minggu (17/8/2025).

Lebih lanjut Winda mengungkapkan alasan perlunya pemerintah mensejahterakan guru honorer, dikarenakan gaji yang masih belum mencukupi. Namun tanggung jawabnya tidak jauh berbeda dengan guru ASN.

Selain itu guru PNS juga mendapatkan berbagai tunjangan, sementara itu guru honorer sering kali tidak mendapatkan tunjangan yang setimpal.

“Menurut saya pendapatan guru honorere ya belum tercukupi dan belum sesuai dengan pekerjaannya. Karena gaji kisaran Rp500 ribu sampai Rp1 juta, namun tanggung jawab guru honorer tidak jauh berbeda dengan guru PNS, meliputi mengajar, membuat RPP, menilai tugas, hingga mengikuti berbagai kegiatan sekolah,” jelas Winda.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan 3 Skema Ampuh Pastikan Gaji PPPK Aman dan Bebas PHK

Dihubungi secara terpisah, pria berinisial Q (25), yang juga merupakan guru honorer di sebuah SMP wilayah Boyolali, Jawa Tengah meminta agar lebih diperdalam dan dikaji mengenai regulasi-regulasi.

“Oleh karena itu penetapan suatu regulasi ataupun penempatan regulasi itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita sebagai tenaga honorer,” terang Q.

Kemudian Q menyebutkan saat ini kesejahteraan yang diterima guru honorer, baik secara gaji, perhatian pemerintah itu agak beda.

“Bagi kami sendiri guru non ASN itu kurang lebih masih belum maksimal secara kesejahteraan baik secara gaji, baik secara perhatian pemerintah itu memang agak beda tetapi pada dasarnya, pada garis besarnya peningkatan kesejahteraan itu sudah lumayan kami bisa merasakan tetapi belum signifikan karena itu baru upaya satu tahun,” tutur Q.

Maka dari itu, Q berharap agar Prabowo dapat meninjau ulang mengenai gaji maupun yang lain, agar para tenaga honorer bisa mendapatkan gaji yang layak untuk kebutuhan.

Untuk diketahui, Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Prabowo mengungkapkan pemerintah juga memprioritaskan anggaran pendidikan.

Tahun ini, setidaknya 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah direnovasi, sementara 288.000 layar pintar akan dibagikan ke sekolah di seluruh pelosok agar siswa di desa bisa mengikuti pembelajaran dari guru terbaik secara virtual.

“Kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Gaji guru ASN ditingkatkan, tunjangan guru non-ASN kami berikan langsung dari Pemerintah Pusat ke penerima,” ujar Prabowo, Jumat (15/8/2025). (ars/muu)