Mendagri Menginstruksikan Kepala Daerah Hindari Pesta Mewah dan Perjalanan Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.

Ia juga pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.

"ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Selain itu, Tito juga mengingatkan pejabat daerah agar berhati-hati saat menyampaikan pernyataan publik.

Ia menekankan, setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, instruksi Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk menjaga kondusivitas.

Baca Juga

506 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dalam 20 Tahun, Bima Arya, Wamendagri: Pemberantasan Tidak Bisa Hanya OTT

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan.

Lebih jauh, Iwan menekankan bahwa pola komunikasi pejabat daerah berperan besar dalam menciptakan ketenangan. Kepala daerah harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sehingga pernyataannya tidak menyinggung atau memperkeruh keadaan.

“Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” jelasnya.

Iwan juga mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan. Menurutnya, cara ini lebih efektif untuk menurunkan tensi sosial sekaligus menjaga stabilitas di daerah.

“Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Jika ditopang dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, maka situasi kondusif dapat terus terjaga,” tuturnya. (ant/aag)