Ray Rangkuti Beberkan Penyebab Budi Arie Dicopot: Pertimbangannya Sejak Dahulu

Jakarta, tvOnenews.com - Pencopotan mantan Menteri Koperasi, Budi Arie menuai pertanyaan sebagian publik. Bahkan, sebagaian publik menganggap pencopotan Budi Arie sebagai Menteri di Kabinet Merah Putih ada kaitannya dengan isu yang beredar.

Di sisi lain, penyebab pencopotan Budi Arie sebagai Menteri Koperasi ini, ternyata telah dilontarkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti di sebuah acara televisi berita swasta.

Dalam acara tersebut, ia beberkan salah satu penyebab pencopotan Budi Arie sebagai Menteri Koperasi karena berkaitan dengan masalah hukum.

Sebagaimana diketahui, kata dia, Budi Arie pada akhir tahun lalu sempat diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait kasus judi online yang dibekingi pegawai Kemenkomdigi. 

Kasus judi online tersebut terjadi semasa kepemimpinan Budi Arie yang kala itu menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Ray Rangkuti menilai bahwa pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Budi Arie sebagai Menteri Koperasi sudah dirancang lama dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk memutuskannya.

Baca Juga

Dede Yusuf Minta Imipas Klarifikasi Soal Temuan Ombudsman Terkait Lapas Mewah

"Jelas, pertimbangannya sudah sejak dari dulu bahwa yang bersangkutan mau direshuffle hanya tinggal menunggu waktu kapan waktu yang tepat dan pas untuk direshuffle, karena beliau ini dikaitkan dengan persoalan hukum," ungkapnya seperti yang dikutip dari Kompas TV, Selasa (9/9/2025). 

Bahkan, Ray tak segan-segan menyebutkan, pencopotan Budi Arie sendiri merupakan penilaian obyektif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang menunjukkan kesungguhannya untuk tidak mentolerasi adanya tindak pidana khususnya korupsi di kabinetnya.

Sebelumnya diberitakan, usai Indonesia diterpa dengan demo anarkis di akhir bulan Agustus 2025. 

Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) melakukan reshuffle lima menterinya di Kabinet Merah Putih. Satu di antaran Menteri yang dicopot, yakni Budi Arie.

Selain itu, Presiden Prabowo juga membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. (aag)