GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Profil, Gaji, dan Kekayaan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang Diisukan Dicopot Presiden Prabowo

Profil, gaji, dan harta kekayaan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terungkap di tengah isu Presiden Prabowo akan mencopotnya dari jabatan Kapolri.
Senin, 15 September 2025 - 12:06 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat pimpin kenaikan pangkat 27 Pati Polri.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menyiapkan reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di tengah isu tersebut, mencuat kabar bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan segera diganti. Bahkan, beredar informasi bahwa Presiden telah mengirim surat presiden (surpres) pergantian Kapolri ke DPR RI.

Isu ini langsung menarik perhatian publik, apalagi Listyo Sigit dikenal sebagai figur tegas, profesional, dan memiliki rekam jejak panjang di institusi Polri. Di tengah spekulasi politik dan keamanan ini, publik juga menyoroti profil pribadi, gaji, serta harta kekayaan sang Kapolri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Karier Panjang Seorang Polisi Reserse Murni

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Kariernya dimulai dari bawah hingga pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, Sukoharjo, dan Surakarta. Namanya mulai mencuat saat dipercaya menjadi Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014.

Sejak itu, kariernya terus menanjak. Ia menjabat Kapolda Banten (2016), Kadiv Propam Polri (2018), dan Kabareskrim (2019). Puncaknya, pada 27 Januari 2021, ia dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri ke-25.

Listyo juga tercatat sebagai Kapolri pertama dari reserse kriminal murni dan Kapolri kedua yang beragama Kristen Protestan setelah Jenderal Widodo Budidarmo. Saat dilantik, usianya baru 51 tahun, menjadikannya salah satu Kapolri termuda.

Gaji dan Tunjangan Jenderal Polisi

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2019, gaji pokok perwira tinggi polisi berpangkat jenderal berada di kisaran Rp5,2 juta – Rp5,9 juta per bulan. Namun, angka tersebut hanya gaji pokok.

Selain itu, seorang jenderal juga memperoleh tunjangan kinerja, tunjangan lauk pauk, hingga honorarium kegiatan. Jika ditotal, penghasilan bulanan Kapolri bisa mencapai puluhan juta rupiah, bahkan lebih.

Harta Kekayaan Hampir Rp15 Miliar

Sebagai penyelenggara negara, Listyo rutin melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam laporan terakhir Desember 2024, hartanya tercatat Rp14,9 miliar.

Kekayaan tersebut terdiri dari:

  • Tanah dan bangunan: Rp6,15 miliar (terdiri dari aset di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur).

  • Kendaraan: Rp670 juta (dua unit Toyota Fortuner).

  • Harta bergerak lainnya: Rp1,19 miliar.

  • Kas dan setara kas: Rp6,98 miliar.

  • Total kekayaan: Rp14,998 miliar.

Menariknya, Listyo tidak tercatat memiliki utang maupun surat berharga. Mayoritas kekayaannya berupa aset properti dan tabungan.

Dari Jokowi ke Prabowo

Listyo sudah lebih dari empat tahun menjabat Kapolri, melewati masa transisi dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Dalam kepemimpinannya, ia menghadapi banyak tantangan, mulai dari reformasi internal hingga penanganan kasus-kasus besar yang menyedot perhatian publik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kini, di tengah isu pencopotan dirinya, publik kembali menyoroti siapa calon kuat penggantinya. Sejumlah nama perwira tinggi berinisial D dan S mulai disebut-sebut.

Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Presiden Prabowo maupun DPR RI terkait surpres tersebut. Listyo pun memilih tetap fokus pada tugasnya sebagai Kapolri sambil menanti keputusan politik di tingkat nasional. (nsp)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral