Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty Lagi: Insentif untuk Pengemplang Pajak

Jakarta, tvOnenews.com – Isu tax amnesty kembali mencuat setelah pemerintah dan parlemen sepakat memasukkan rancangan undang-undang pengampunan pajak dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. Jika benar terlaksana, Indonesia bakal menjadi negara paling rajin menggelar program pemutihan pajak dalam kurun sepuluh tahun terakhir, bahkan hingga tiga kali dalam satu dekade.

Namun, rencana tersebut memunculkan penolakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, penyelenggaraan tax amnesty yang berulang-ulang justru melemahkan kredibilitas kebijakan fiskal dan memberi sinyal keliru bagi wajib pajak.

Tax Amnesty Dinilai Ganggu Kredibilitas Pajak

Menurut Purbaya, terlalu sering memberikan pengampunan pajak membuat masyarakat menilai kepatuhan bukanlah hal utama. Wajib pajak nakal justru akan menunda kewajiban, menunggu kesempatan berikutnya ketika pemerintah kembali membuka pintu amnesti.

“Kalau setiap dua tahun ada tax amnesty, orang bisa berpikir tidak perlu taat, toh nanti ada pemutihan lagi. Itu bukan sinyal yang baik,” tegasnya.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang sehat seharusnya dibangun di atas kepastian hukum dan keadilan, bukan pemutihan berulang yang mencederai rasa patuh.

Pilih Perkuat Aturan yang Ada

Alih-alih memberi karpet merah kepada pengemplang, Purbaya menekankan pentingnya optimalisasi sistem perpajakan yang sudah berlaku. Pemerintah, menurutnya, perlu memperkuat pengawasan, menutup celah penggelapan, dan memberi perlakuan adil kepada masyarakat yang taat pajak.

“Yang tepat adalah jalankan program pajak dengan benar, pungut dengan benar. Kalau ada pelanggaran, ya dihukum. Tapi jangan semua diberi amnesti,” ujarnya.

Purbaya juga menambahkan, pertumbuhan penerimaan pajak bisa dicapai dengan mendorong perekonomian secara sehat. Dengan basis ekonomi yang kuat, rasio pajak terhadap PDB akan naik secara alami tanpa perlu mengandalkan program amnesti jangka pendek.

Efek Buruk Jika Terus Diulang

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia sudah dua kali menggelar tax amnesty, yakni pada 2016–2017 dan 2022. Jika kembali digelar pada 2026, intervalnya semakin rapat, hanya berselang empat tahun.

Purbaya khawatir tren ini memberi insentif buruk: wajib pajak akan memilih menunda kewajiban, menunggu kesempatan berikutnya. “Message yang muncul adalah, kibulin saja pajak, nanti juga diputihkan lagi,” kata dia.

Lebih jauh, ia menyebut program amnesti terlalu sering justru membuat sistem perpajakan kehilangan wibawa. Kepercayaan publik pada aturan yang konsisten akan terkikis, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintah dalam mengelola fiskal negara.

Reformasi Pajak Jadi Prioritas

Menkeu menekankan bahwa jalan keluar bukanlah tax amnesty, melainkan konsistensi dalam reformasi perpajakan. Dari digitalisasi layanan, peningkatan kualitas audit, hingga penegakan hukum yang tegas, semua langkah itu lebih tepat untuk memperkuat basis penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah harus memberi insentif sehat berupa kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, serta pembangunan ekonomi yang merata. Dengan demikian, kepatuhan pajak meningkat bukan karena iming-iming pemutihan, melainkan karena kepercayaan terhadap sistem yang adil.

Tax amnesty memang mampu mendongkrak penerimaan dalam jangka pendek, namun menurut Purbaya, efek jangka panjangnya justru berbahaya. Pesan yang salah, ketidakadilan bagi pembayar pajak patuh, hingga risiko runtuhnya kredibilitas fiskal menjadi alasan kuat ia menolak kebijakan ini.

“Tax amnesty bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah reformasi sistem pajak yang benar, bukan pemutihan berulang,” pungkasnya. (nsp)