GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kisah Suap Mewah di MA: Apartemen, Hotel, Rp9,8 Miliar, tapi Menas Erwin Tetap Gagal Menang

KPK bongkar Menas Erwin suap Hasbi Hasan Rp9,8 miliar untuk menang perkara di MA. Meski sudah bayar miliaran, kasus tetap kalah dan uang diminta kembali.
Jumat, 26 September 2025 - 07:19 WIB
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jumat (2/8/2024).
Sumber :
  • ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Jakarta, tvOnenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah (MED), ternyata memberikan suap kepada mantan Sekretaris MA periode 2020–2023, Hasbi Hasan (HH), agar perkara yang melibatkan rekannya bisa dimenangkan.

Namun, meski uang miliaran rupiah sudah berpindah tangan, perkara yang diurus tetap saja kalah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Loh kok sudah nitip, sudah kasih uang, masih kalah gitu ya perkaranya? Makanya dia nagih juga nih,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9) malam.

Awal Pertemuan dan Kesepakatan Suap

Kasus ini bermula pada awal 2021. Menas Erwin diperkenalkan dengan Hasbi Hasan oleh seorang rekannya berinisial FR. Saat itu, Menas meminta bantuan Hasbi untuk mengurus perkara rekannya di tingkat MA agar bisa menang.

Setelah beberapa kali bertemu di tempat umum, Hasbi kemudian menyarankan agar pertemuan dilakukan di lokasi tertutup. Bahkan, ia meminta agar dibuatkan “posko” khusus untuk membicarakan perkara yang akan diurus.

Permintaan itu ditindaklanjuti oleh Menas Erwin melalui FR. Sejak Maret hingga Oktober 2021, keduanya rutin bertemu untuk membicarakan perkara sengketa lahan di sejumlah daerah seperti Bali, Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, hingga kasus tambang di Samarinda.

Tarif Suap dan Fasilitas Mewah

Dalam pengakuan KPK, Hasbi Hasan memasang tarif berbeda untuk setiap perkara. Pola yang digunakan adalah uang muka di awal pengurusan, kemudian pelunasan apabila perkara berhasil dimenangkan.

Total uang muka yang sudah diberikan Menas kepada Hasbi mencapai Rp9,8 miliar. Tidak hanya dalam bentuk uang, Menas juga memberikan fasilitas mewah kepada Hasbi, mulai dari wisata ke Bali bersama seorang artis, hingga penginapan di hotel berbintang.

Beberapa fasilitas itu antara lain:

  • Penyewaan apartemen di Frasers Residence, Jakarta, senilai Rp210 juta (April 2021).

  • Dua kamar suite di The Hermitage Hotel Menteng, Jakarta, senilai Rp240 juta.

  • Dua kamar executive suite di Novotel Cikini, senilai Rp162 juta (November 2021).

Semua itu diberikan agar Hasbi mau membantu mengurus perkara di MA.

Perkara Tak Kunjung Menang, Uang Diminta Kembali

Meski miliaran rupiah sudah digelontorkan, perkara yang diurus ternyata tidak semua berakhir kemenangan. Hal ini membuat Menas kecewa dan bahkan menagih kembali uang muka yang telah diserahkan.

“Menas Erwin meminta kembali uang muka pengurusan perkara yang sudah diberikan karena ada yang kalah,” ungkap Asep Guntur.

Namun langkah itu justru menyeret Menas ke dalam pusaran hukum setelah KPK mengembangkan kasus suap di MA.

Vonis untuk Hasbi Hasan

Nama Menas Erwin sempat mencuat dalam sidang kasus Hasbi Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Desember 2023. Saat itu, jaksa mengungkap detail aliran uang dan fasilitas yang diterima Hasbi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hasbi sendiri kini sudah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia terbukti menerima suap Rp3 miliar dalam kasus gugatan kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Uang itu diterimanya dari debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka, melalui perantara Dadan Tri Yudianto.

Kasus Menas Erwin menjadi babak baru dalam skandal besar di MA, sekaligus menambah daftar panjang praktik suap dalam pengurusan perkara hukum di Indonesia. (ant/nsp)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral