Mendagri Tito: Pemotongan TKD Bukan Hal Baru, Pemda Harus Belajar dari Era Covid-19

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) bukanlah hal baru.

Menurutnya, langkah serupa juga pernah dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19, ketika seluruh daerah di Indonesia dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan fiskal.

“Banyak terjadi pengurangan fiskal, kementerian dan lembaga, serta di daerah. Semua difokuskan untuk menghidupkan ekonomi dan menjaga, jangan sampai dampak Covid, warga banyak meninggal,” ujar Tito, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Tito mengatakan, pada masa pandemi, pemerintah pusat dan daerah mampu bertahan meski anggaran banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sistem work from home (WFH) pun diterapkan secara masif, sementara berbagai program non-esensial harus ditunda.

Ia menilai, pengalaman tersebut seharusnya membuat pemerintah daerah (pemda) tidak lagi kaget menghadapi pemangkasan TKD tahun ini.

Bahkan, ia mencontohkan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang berhasil menjaga roda ekonomi daerah tetap berputar di tengah krisis.

Baca Juga

Kawal Ketat Program BSPS, Mendagri dan Menteri PKP Turun Langsung ke Daerah untuk Pastikan Tepat Sasaran

“Untuk pendapatan, menghidupkan UMKM misalnya, buat perizinan UMKM, seperti yang dilakukan Sri Sultan Yogyakarta. UMKM-nya hidup pada saat Covid-19, masih bisa survive, pertumbuhan ekonominya plus,” jelas Tito.

Tito juga menegaskan, pemotongan TKD tidak berarti seluruh dana daerah dihentikan. Beberapa pos penting, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, tetap disalurkan sepenuhnya untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

“DAK non-fisik tidak dikurangi, artinya untuk operasional sekolah nggak dikurangi. Kemudian, untuk fasilitas kesehatan di daerahnya, di-exercise dulu. Ada problem, baru sampaikan,” katanya.

Ia menutup dengan pesan agar para kepala daerah tidak bersikap pesimistis atau resisten terhadap kebijakan ini.

“Bisa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita lakukan, pengalaman yang bisa kita terapkan. Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak,” pungkasnya. (agr/iwh)