Perguruan Tinggi Perlu Jadi Mitra Strategis Pemda dalam Merumuskan Kebijakan Publik, Kepala BSKDN Ungkap Tantangan Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan perguruan tinggi dinilai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Ballroom Yustinus Lt. 15 Kampus Semanggi Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Yusharto menyampaikan, kolaborasi antara Pemda dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan publik dihasilkan melalui pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based policy). 

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra analisis dan riset, hingga pengembang gagasan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.

"Dukungan dari Bapak/Ibu dari perguruan tinggi ini sangat penting, khususnya untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah (merumuskan kebijakan terkait) bagaimana memajukan kesehatan, bagaimana memajukan layanan sosial, dan urusan wajib dengan layanan dasar yang lain," ungkap Yusharto.

Dia menambahkan, Kemendagri melalui BSKDN akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk Atma Jaya, dalam mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap permasalahan aktual pemerintahan dalam negeri. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Kawal Implementasi Program Prioritas Presiden di Daerah, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Sinergi Pemda dan Pusat

Lebih lanjut, dalam paparannya bertajuk “Peluang dan Tantangan Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Publik”, Yusharto juga menguraikan sejumlah tantangan utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia, di antaranya disparitas pembangunan antarwilayah, partisipasi publik yang belum optimal, keterbatasan data yang akurat, serta koordinasi dan sinergi antarlembaga yang masih perlu diperkuat.

"Ini masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dan Kemendagri menjadikan data (termasuk data) kependudukan ini menjadi based line untuk pengelolaan unsur-unsur yang lain yang disiapkan secara nasional oleh Kemendagri guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik," tambahnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga  menyoroti mahasiswa, khususnya generasi Z, dapat berperan sebagai agen perubahan untuk memperkuat partisipasi publik di ranah kebijakan. Dia berharap, kampus dapat menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis, data yang kredibel, serta gagasan kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan.

Selain itu, Yusharto juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas analis kebijakan di daerah. Data Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan, meskipun jumlah analis kebijakan terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) di daerah masih membutuhkan penguatan dalam hal analisis data, penulisan policy brief, dan penggunaan instrumen evaluasi kebijakan.

“Beberapa provinsi telah menjadi role model dalam peningkatan kapasitas analis kebijakan, semoga seluruh provinsi nantinya dapat mengoptimalkan upaya peningkatan tersebut,"Yusharto.

BSKDN, lanjutnya, juga terus berkomitmen memperkuat jejaring kebijakan melalui forum-forum strategis seperti lokakarya, seminar, focus group discussion (FGD), dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun kolaborasi yang produktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan publik yang relevan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Berbagai kegiatan bisa kita desain bersama untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi bisa dengan seminar, lokakarya maupun lainnya," pungkasnya. (rpi)