Guru Madrasah Titip Pesan Khusus ke Wamensesneg untuk Presiden, Minta Diangkat Jadi PPPK

Jakarta, tvOnenews.com - Massa aksi yang didominasi para guru madrasah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan ingin sampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro menemui perwakilan guru madrasah yang menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Juri menjelaskan, para guru madrasah ini semula ingin menyampaikan tuntutan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Presiden Prabowo bertolak ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC.

"Hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC. 

Jadi, tentu bukan tidak mau menemui tapi memang Pak Presiden sedang tidak ada di tempat," ucap Juri kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Sementara itu, perwakilan dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein menuturkan para organisasi guru madrasah ini sudah mengabdikan diri selama puluhan tahun.

Mereka pun berharap, bisa diangkat menjadi guru PPPK dengan pengabdian yang sudah dilakukan selama ini.

"Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini, itu bisa diangkat di PPPK-kan. Betul! Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di PPPK-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami," ucap Zein.

Zein ingin, Presiden Prabowo memberikan atensi khusus terhadap nasib para guru madrasah. 

"Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan afirmasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK," ungkap dia.

"Itu saja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa PPPK, berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah," pungkasnya. (Yeni Lestari)