Rakorendal 2025: Menko Polkam dan Mendagri Tekankan Sinergi Nasional dalam Pengelolaan Perbatasan

Tugas ketiga yakni mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan nasional. 

“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Mendagri.

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga. Ia menyatakan bahwa komitmen bersama merupakan fondasi untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif. 

“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.

Kegiatan Rakorendal 2025 dihadiri 18 Gubernur dari provinsi perbatasan, para Bupati/Wali Kota perbatasan, Kepala Bappeda, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara. 

BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.

Baca Juga

BNPP Sebut Pengelolaan Perbatasan Harus Memikirkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan kolaborasi antarsektor yang semakin solid, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.(ant/ree)