News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pengakuan Gus Yahya Terkait Jabatannya di PBNU: Saya Masih Terus Mengupayakan

Kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menyedot perhatian publik. Bahkan, belakangan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dituding tidak lagi
Minggu, 30 November 2025 - 18:15 WIB
Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya
Sumber :
  • YouTube/ TVNU Televisi Nahdlatul Ulama

Jakarta, tvOnenews.com - Kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menyedot perhatian publik. Bahkan, belakangan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dituding tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU.

Dalam pengakuan Gus Yahya bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal itu dikatakan Gus Yahya merespons pernyataan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang menyebut dirinya sudah bukan lagi Ketua Umum PBNU.

Menurut Gus Yahya, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, jabatan Ketua Umum PBNU hanya dapat diganti melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa dan tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain.

"Secara de jure, berdasarkan AD/ART NU, saya tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimundurkan kecuali melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa," jelas Gus Yahya, Minggu (30/11/2025).

Bahkan ia menyebutkan bahwa dirinya secara de facto masih menjalankan tugas-tugas sebagai Mandataris Muktamar Ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021–2026/2027. 

Agenda program serta pelayanan organisasi PBNU tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Secara de facto saya tetap menjalankan tugas saya sebagai Mandataris Muktamar NU ke-34 di Lampung hingga tahun 2026/2027. Saya masih terus mengupayakan untuk menjalankan agenda dan khidmah PBNU demi kepentingan dan kemaslahatan jamaah dan jam’iyyah NU," jelasnya.

Gus Yahya kembali menekankan, bahwa dirinya terus mengusahakan penanganan atas dinamika internal dan turbulensi yang muncul dalam tubuh PBNU dalam beberapa hari terakhir. 

Gus Yahya pun menegaskan upaya penyelesaian dilakukan dengan bimbingan para masyayikh serta melalui ikhtiar islah untuk menjaga persatuan organisasi.

"Selain itu saya juga terus mengupayakan penanganan permasalahan dan turbulensi yang terjadi di tubuh organisasi PBNU saat ini, dengan bimbingan dan arahan para masyayikh, termasuk mengikhtiarkan islah demi persatuan jamaah dan jam’iyyah NU," ucapnya.

Dalam surat yang ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November 2025 dan telah disosialisasikan kepada 36 PWNU.

PBNU menyatakan bahwa terhitung sejak 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan, hak penggunaan atribut, maupun kapasitas sebagai Ketua Umum PBNU.

Kepemimpinan PBNU kini sepenuhnya berada di tangan Rais Aam KH Miftachul Akhyar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

PBNU menegaskan bahwa seluruh dasar dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah benar-benar sesuai fakta tanpa motif lain di luar yang tercantum secara resmi.

Untuk memastikan organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menyelenggarakan Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat. (aag)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, lindari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Selama dua pekan, Mees Hilgers bergabung dengan 22 pemain lainnya untuk menjalani pemusatan latihan bersama John Herdman tanpa adanya pertandingan uji coba internasional. 
Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.
‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD Atto 1 mencatatkan distribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026.
Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Tak hanya soal turnamen, IOAC 2026 membawa kabar positif bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral