Anggota DPR Desak Dirikan Sekolah Darurat bagi Siswa Terdampak Bencana

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menyediakan sekolah darurat bagi para siswa yang terdampak bencana di Sumatera.

"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana," kata Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Rabu.

Pendirian sekolah darurat itu, lanjutnya, juga harus diikuti dengan langkah memperhatikan kondisi psikologis para peserta didik.

"Dengan catatan, sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya penyembuhan trauma," ucapnya.

Kemudian guna memaksimalkan pemulihan psikologis siswa, Fikri menyarankan Kemendikdasmen menempuh pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi, seperti menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk menerapkan metode penyembuhan trauma yang efektif. Salah satunya, melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.

Sebagai alternatif metode pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur, Fikri juga menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun mengingat jaringan internet dan fasilitas penunjang di lokasi bencana berkemungkinan besar lumpuh, pemerintah diminta proaktif menyediakan modul fisik yang relevan bagi siswa.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian: Pengungsi Bencana Sumatera Barat Sudah Tinggalkan Tenda Per 24 Maret

“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara, mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” ujarnya.

Diketahui, banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan yaitu kerusakan berat mencapai 1.009 sekolah.

Fikri pun mendesak Kemendikdasmen untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu tetap terpenuhi.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah itu menegaskan pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca-bencana.

Menurutnya, menyelamatkan tempat belajar sama artinya dengan menyelamatkan kelangsungan masa depan generasi muda yang terdampak musibah.

“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Meskipun begitu Fikri menyadari revitalisasi ribuan sekolah yang rusak membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.

Oleh karena itu ia mendorong kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.

“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran re-calling bencana,” bebernya.

Selain masalah pendanaan, Fikri juga menyoroti pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.(ant/ree)