Polri Dinilai Miliki Peran Vital dalam Penanganan serta Mitigasi Bencana di Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Polri dalam melakukan serangkaian langkah terhadap bencana yang melanda wilayah Sumatera-Aceh menuai respons positif.

Sebab bukan hanya teknis, Polri juga telah menginstruksikan pendekatan Kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara sistematis.

"Di tengah situasi bencana yang kompleks, banjir bandang, longsor, serta terputusnya akses antarwilayah, Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci, yaitu kecepatan mobilisasi, efisiensi koordinasi, dan adaptasi fungsi kepolisian ke ranah kemanusiaan," kata Pendiri Haidar Alwi Institut (HAI), Haidar Alwi, Jakarta Senin (8/12/2025).

Haidar menilai kehadiran personel yang membantu evakuasi korban, pengoperasian unit K-9, pendirian pos kesehatan, hingga pendistribusian logistik menunjukkan bahwa Polri tidak lagi membatasi tugas pada keamanan saja, tetapi ikut mengisi celah-celah kritis dalam penanganan bencana ketika kapasitas daerah belum memadai.

"Di sisi lain, bencana tersebut membuka kembali mata publik tentang faktor-faktor yang memperparah kerusakan, khususnya dugaan praktik pembalakan liar. Dalam konteks inilah langkah Polri melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap illegal logging menjadi signifikan," kata Haidar.

Tak hanya itu, Haidar turut menyorot terhadap temuan kayu gelondongan di lokasi bencana Sumatera-Aceh.

Baca Juga

Aparatur Desa di Aceh Barat Tunggak Pajak Miliaran Rupiah

Menurutnya Polri lantas bertindak melakukan serangkaian penyelidikan temuan kayu gelondongan yang diduga kuat salah satu faktor bencana terjadi.

"Alih-alih hanya menindak pelaku saat ada laporan, Polri mencoba menghubungkan pola kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, sehingga pendekatan hukum dapat diarahkan pada pencegahan kerusakan yang lebih besar," tutur Haidar Alwi.

"Ini penting karena karakter kejahatan lingkungan terorganisir. Ada operator lapangan, pengangkut, penadah, hingga pihak yang mungkin terhubung dengan oknum pemilik modal," sambungnya.

Kendati demikian, Haidar menilai, upaya Polri dalam penegakan hukum pelaku pembalakan liar menghadapi sejumlah tantangan salah satunya adalah kebutuhan memperkuat kapasitas forensik lingkungan. 

"Pembuktian asal-usul kayu, penyebab kerusakan di titik tertentu, serta pemetaan ruang jaringan operasi membutuhkan kemampuan teknis dan kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan kementerian yang mengelola kehutanan dan lingkungan hidup," ungkapnya.

Tantangan lainnya adalah menjaga transparansi proses hukum dalam isu-isu yang sensitif mengingat praktik pembalakan liar sering kali melibatkan kepentingan ekonomi lokal maupun regional. 

Dalam perspektif kebijakan, Haidar menyebut langkah Polri membuka peluang untuk membangun sinergi yang lebih terstruktur antara penanganan bencana dan penegakan hukum lingkungan. 

Ia memaparkan Polri dengan jaringan komandonya hingga tingkat desa, sebenarnya memiliki modal besar untuk memperkuat pemantauan kawasan rawan dan mengintegrasikan informasi lapangan ke dalam sistem peringatan dini.

"Kombinasi intelijen lapangan Polri dengan data teknis lembaga lingkungan berpotensi menjadikan pencegahan lebih efektif daripada penindakan semata," ungkapnya.

Dari sisi hubungan dengan masyarakat, peran kemanusiaan yang dimainkan Polri saat bencana memiliki dampak institusional yang penting. 

Respons cepat dalam menyelamatkan warga membangun persepsi publik bahwa polisi hadir ketika warga sangat membutuhkan.

Namun persepsi positif ini memiliki konsekuensi, Polri harus memastikan bahwa keseriusan yang ditampilkan di lapangan sejalan dengan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap praktik yang diduga menjadi akar masalah. 

Konsistensi inilah yang menjadi jembatan antara legitimasi moral dan legitimasi hukum.

Penanganan bencana di Sumatera dan penindakan illegal logging memberikan gambaran bahwa Polri berada pada titik transisi menuju pola kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.

"Apresiasi patut diberikan karena Polri tidak hanya bertindak reaktif, namun mulai mengembangkan pola antisipatif terhadap kejahatan lingkungan," katanya.

Namun keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada tiga hal yakni peningkatan kapasitas teknis, kolaborasi antarlembaga yang jauh lebih erat, dan transparansi agar publik dapat mengawasi sekaligus mendukung proses. 

"Jika ketiganya terwujud, Polri bukan hanya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, namun juga berperan penting dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan masyarakat Sumatera secara menyeluruh," pungkasnya. (raa)