Pengamat Ingatkan Bahaya Konflik Kepentingan, Perpol Nomor 10 Dinilai Bisa Bikin ASN Inferior di Kementerian

Selain itu, ia menyebut aturan tersebut juga merujuk pada Pasal 19 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang memungkinkan jabatan ASN tertentu diisi anggota Polri sesuai kompetensi.

Dalam Perpol tersebut, penugasan anggota Polri aktif mencakup sejumlah kementerian dan lembaga strategis, mulai dari Kemenko Polkam hingga KPK.

Meski demikian, pengamat menilai tanpa pengelolaan yang hati-hati, kebijakan ini berisiko menimbulkan konflik kewenangan dan memengaruhi kinerja birokrasi serta pelayanan publik. (agr/aag)