Perpol Kapolri Disorot Tajam, Tim Reformasi Polri Akui Ada Dualisme Tafsir dan Kritik Putusan MK

“Jadi coba bayangkan kalau umpamanya ada yang berpendapat harus hari ini berlaku putusan mk bahwa polisi tidak boleh lagi. Nah kan itu tidak mungkin,” kata Otto.

Menurutnya, MK seharusnya memberikan jalan keluar yang jelas dalam setiap putusan, termasuk tenggat waktu penerapan kebijakan.

“Jadi seharusnya kalau ada yang membuat putusan mk itu seharusnya kalau saya berpendapat setidaknya harus kasih jalan keluar. Jadi putusan mk jangan membuat masalah baru,” ujarnya.

Ia menegaskan, Tim Reformasi Polri kini dihadapkan pada tugas penting untuk menyatukan sikap di tengah perbedaan pandangan yang ada. 

Meski perbedaan pendapat boleh terjadi secara internal, sikap yang disampaikan ke publik harus satu suara.

“Jadi ya tapi kalau sudah terjadi seperti ini ya nanti kita dari tim reformasi polri akan mengambil keputusan apa yang seharusnya kita,” katanya.

Baca Juga

Pekan Depan, AKBP Didik Bakal Jalani Sidang Kode Etik Soal Penyalahgunaan Narkotika

“Apa pendapat kita dengan perpol itu ya? Apa pendapat kita? Nah nanti kita bicarakan ya. Karena sampai sekarang terus terang aja katakan masih ada dualisme tentang itu,” pungkas Otto.

Sebagai informasi, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mekanisme penempatan anggota Polri aktif di sejumlah kementerian dan lembaga, dengan rujukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang ASN, serta regulasi manajemen PNS.

Sementara itu, MK telah mengeluarkan putusan agar anggota kepolisian tidak dapat menduduki jabatan sipil apabila tidak mengundurkan diri atau cuti, sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan pada 13 November 2025. (agr/muu)