Penguatan Manajemen Risiko Pariwisata, Kemenko Perekonomian Gandeng Jasaraharja Putera

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam upaya memperkuat ketahanan sektor pariwisata nasional yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama. 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata di destinasi prioritas nasional, penerapan perlindungan risiko yang komprehensif melalui asuransi pariwisata menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus keberlanjutan ekosistem pariwisata.

Sebagai wujud komitmen tersebut, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 'Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo' dilaksanakan dengan tema 'Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo'. 

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Herfan Brilianto menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko pariwisata merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Ia memaparkan penerapan asuransi pariwisata adalah faktor fundamental yang menentukan daya saing destinasi wisata di pasar global. 

“Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia,” katanya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga

Siapkan “Tameng” Hadapi Investigasi AS Soal Dumping hingga Forced Labor, Pemerintah Klaim Sudah Punya Senjata Regulasi

Pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. 

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris menegaskan bahwa asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia. 

“Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan standar keselamatan, dan keberlanjutan industry pariwisata,” ujarnya.

Melalui forum ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dan indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. 

Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan
kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya.(raa)