Pengamat Hendri Satrio: Pentingnya Teori Komunikasi dalam Praktik Komunikasi Pemerintahan

Jakarta, tvOnenews.com - Dosen Universitas Paramadina yang juga pengamat politik dan penulis buku "Riah Riuh Komunikasi", Hendri Satrio berbicara pentingnya penerapan teori komunikasi dalam praktik komunikasi pemerintahan, menyusul masih seringnya terjadi polemik dan kesalahpahaman publik akibat penyampaian pesan yang dinilai tidak tepat, lambat, dan minim empati. 

Hal tersebut disampaikannya dalam peluncuran buku "Riah Riuh Komunikasi" di Universitas Paramadina Jakarta, belum lama ini.

Buku ini mengulas dinamika komunikasi para pejabat publik dengan menempatkan komunikasi sebagai elemen strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Hendri Satrio merasa buku tersebut berisikan sejumlah contoh komunikasi positif, salah satunya komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, pola komunikasi tersebut menunjukkan praktik komunikasi politik yang inklusif, penuh simbol rekonsiliasi, dan dapat dianalisis secara ilmiah melalui teori komunikasi.

“Komunikasi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan para mantan presiden itu baik, dan dalam teori komunikasi ada penjelasannya. Itu bukan sekadar gestur politik, tetapi bisa dijelaskan secara akademik,” ujarnya.

Baca Juga

Roy Suryo Ungkap Pesan Megawati Soekarnoputri Antar Guruh ke Peristirahatan Terakhir

Selain itu, buku tersebut juga mengulas isu pembatalan kebijakan PPN 12 persen, pencitraan bantuan sosial dalam bencana, hingga dugaan pengalihan isu (testing the water) dalam sejumlah peristiwa politik. 

Menurutnya, seluruh kasus tersebut selalu disertai dengan kerangka teori komunikasi agar pembaca memahami konteks secara utuh.

Ia menekankan bahwa pencitraan dalam situasi bencana sebenarnya diperbolehkan, selama dilakukan dengan empati, ketulusan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, pencitraan yang tidak tulus justru berpotensi menimbulkan kemarahan publik.

“Kalau tidak empati, tidak tulus, dan tidak berdampak, sebaiknya tidak usah melakukan pencitraan karena efeknya justru buruk,” terang dia.

Hendri Satrio menambahkan jika komunikasi pemerintahan dijalankan secara serius dan konsisten, maka kualitas kehidupan berbangsa dapat meningkat secara signifikan.

“Kalau politik, hukum, dan ekonomi dibarengi dengan komunikasi yang baik, saya yakin Indonesia bisa mencapai kondisi terbaiknya pada 2026,” tegasnya.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami praktik komunikasi politik dan pemerintahan, sekaligus mampu memberikan kritik yang lebih substansial dan berbasis pemahaman.