APBD Jakarta 2026 Terpangkas Rp10,5 Triliun, Demokrat Ingatkan Anggaran Harus Benar-Benar Kembali ke Warga

Jakarta, tvOnenews.com — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 memicu peringatan keras dari Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Dengan pemangkasan anggaran mencapai Rp10,54 triliun, Demokrat menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan setiap rupiah belanja publik memberi manfaat nyata bagi warga, bukan habis untuk program yang dinilai tidak berdampak langsung.

APBD DKI Jakarta 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun. Penyusutan ini dipicu pemotongan tajam transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang anjlok dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menegaskan kondisi fiskal yang menyempit menuntut pengelolaan anggaran yang jauh lebih disiplin dan berorientasi hasil.

“Demokrat menekankan agar APBD 2026 dibebaskan dari program-program yang bersifat pemborosan anggaran. Setiap belanja pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga, bukan sekadar besar kecilnya alokasi,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Di tengah tekanan anggaran, Demokrat menilai langkah Pemprov DKI menetapkan lima isu strategis—penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan tengkes (stunting), penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan sudah tepat sasaran. Menurut Mujiyono, kelima isu tersebut menyentuh langsung kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

“Di tengah keterbatasan fiskal, fokus utama memang perlu diarahkan pada: pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan berpendapatan rendah,” katanya.

Khusus untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting, Demokrat mendorong kebijakan berbasis data yang berorientasi pada hasil nyata. Mujiyono menekankan bantuan sosial tidak boleh berhenti pada pola konsumtif, melainkan harus mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin.

“Bantuan sosial harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui: penguatan UMKM mikro, akses permodalan produktif, dan peningkatan kapasitas kerja, agar tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata, tetapi mendorong kemandirian ekonomi warga,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti urgensi penciptaan lapangan kerja formal dan program pelatihan kerja bersertifikat, terutama bagi generasi Z dan kelompok usia produktif.

Menurutnya, warga Jakarta membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sosial—mereka memerlukan kepastian penghasilan dan jalur mobilitas ekonomi yang jelas.