DPR Minta Ada Badan Khusus Tangani Dampak Bencana Sumatra, Contohkan BRR Aceh-Nias

“Badan khusus ini juga memberikan kepastian pada pemerintah daerah terutama penyintas bencana, bahwa negara memang hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini,” ujarnya.

Alex mencontohkan keberhasilan BRR Aceh–Nias yang diakui dunia internasional.

“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption),” katanya, sembari menyinggung adanya kasus korupsi dana bencana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumatra Utara.

“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM,” tambah Alex.

Adapun data dampak bencana menunjukkan kerusakan luas pada fasilitas publik. Tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terbesar, meliputi 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, dan 38 ruas jalan.

Baca Juga

Rapat Bersama Pukat UGM, DPR akan Perkuat Pencegahan Abuse of Power dalam RUU Perampasan Aset

Di Sumatra Barat tercatat 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, dan 31 ruas jalan rusak.

Sementara di Sumatra Utara terdapat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, dan 12 ruas jalan terdampak.

Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas akibat bencana mencapai 1.157 jiwa. Rinciannya, Aceh 530 jiwa, Sumatra Utara 365 jiwa, dan Sumatra Barat 262 jiwa. Adapun korban hilang tercatat 165 orang, dengan jumlah terbanyak di Sumatra Barat sebanyak 72 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 380.287 jiwa, mayoritas berada di Aceh dengan 356.658 orang. (rpi/rpi)