GMNI Kecam Tingkah AS ke Venezuela: Dunia Ini Bukan Milik Satu Negara

"Kita akan meminta perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, mengalokasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut," kata Trump.

GMNI menilai tindakan AS ini adalah bagian dari pola panjang intervensi imperialisme, yang kerap menggunakan dalih demokrasi, anti terorisme, dan terakhir pemberantasan narkoba untuk menjatuhkan, melemahkan atau mengkriminalisasi pemimpin negara-negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat. 

GMNI mengingatkan, sejarah Indonesia memberikan pelajaran pahit di era Presiden Sukarno. Sebagai pemimpin yang secara konsisten menentang imperialisme dan menggagas politik Non-Blok dan NEFO, Sukarno menjadi sasaran tekanan Barat yang sistematis.

"Melalui kombinasi operasi intelijen, perang opini dan eksploitasi konflik internal, kekuasaan Bung Karno dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pasca 1965," jelas Andreas.

GMNI melanjutkan, dokumen dan kajian sejarah menunjukkan bahwa kekuatan asing, terutama AS dan sekutunya, terlibat dalam proses tersebut. 

Dalam konteks itu, tindakan terhadap Presiden Venezuela harus dipahami sebagai kelanjutan praktik lama imperialisme, yakni menghukum negara yang berani menempuh jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.

"Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri," beber Andreas.

GMNI juga mengingatkan Pemerintah dalam hal upaya penajajakan kesepakatan Asing terhadap Negara-Negara lain, Indonesia dulunya dikenal dengan Politik Luar Negeri yang bebas-aktif, dalam hal Bebas dalam menentukan sikap dan aktif dalam memelihara kepentingan Nasional

GMNI pun menilai, sikap pemerintah Indonesia yang menyerukan pentingnya penghormatan terhadap Hukum Internasional masih dalam kategori opini normatif dan terkesan masih abu-abu dalam menunjukan Standing Position sebagai Negara yang menganut sistem Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. 

"Pemerintah harus tegas, sebagai bangsa yang berprinsip anti penjajahan, pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya Negara non-block untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana standing position Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel sampai sekarang," jelas Ketua DPP GMNI Bid. Geopolitik, Bung Andreas. (aag)