Hasil Riset KedaiKOPI Soal Kriteria Pemimpin: Pemimpin Ideal Miliki Integritas dan Ketegasan

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis laporan lengkap hasil riset kualitatif bertajuk "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional".

Penelitian dengan metode Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada 2-3 Desember 2025, melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang termasuk akademisi, NGO, mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang, pengusaha, ketua RT, dan guru, dengan komposisi 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan, riset ini dilakukan untuk menginformasikan kepada elit politik dan calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

“Riset ini untuk menginformasikan kepada elit politik, kepada calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Hensa iti.

Riset ini juga menginformasikan kepada masyarakat tentang seperti apa pemimpin yang harus mereka pilih ke depannya.

“Jadi hari ini kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia, ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa, karakter, kriteria, kategori, dan isu yang dibawa oleh mereka,” lanjutnya.

Baca Juga

Indonesia dan 7 Negara Muslim Bersatu Kecam Israel Imbas Serangan ke Masjid di Tepi Barat

Laporan FGD Lembaga Survei KedaiKOPI Desember 2025 menyoroti perbedaan pilihan kelompok elit dan non-elit terhadap kriteria pemimpin ideal. 

Kelompok elit memilih pemimpin yang merakyat melalui blusukan untuk membangun image kesejahteraan masyarakat, ketegasan lewat perencanaan strategis dan pengambilan risiko, serta visi jangka panjang yang besar. 

Sementara kelompok non-elit memilih gesture empatik, tampilan sederhana, serta respons cepat pada krisis seperti bencana atau tragedi tewasnya Affan, dengan religiusitas sebagai shortcut moral melalui ritual ibadah dan kepekaan terhadap isu Palestina.

Pada kompetensi, kelompok elit melihat kecerdasan seorang pemimpin dari kualitas berpikir berbasis data dan logika, problem solving strategis dengan tim kompeten regulasi, serta wawasan luas geopolitik ekologis tata kelola.

Sebaliknya, kelompok non-elit memilih ijazah, komunikasi bahasa keseharian arahan langsung ke bawahan, serta pemerataan akses hak dasar layanan masyarakat sebagai legitimasi kecerdasan. 

Meski begitu, keduanya sepakat kredensial pengalaman dan prestasi bebas kontroversi, meski non-elit menambahkan latar keluarga bersih sebagai salah satu kriteria.

Untuk isu kebijakan, kelompok elit memilih prioritas geopolitik kedaulatan global, lingkungan keadilan ekologis moratorium tambang, good governance regulasi BUMN militer. Berbeda dari itu, kelompok non-elit memilih pungli, birokrasi BPJS kanal aduan responsif, bansos dan pangan murah, serta Palestina sebagai isu geopolitik utama. 

Keduanya setuju dengan isu pemerataan pendidikan kesehatan ekonomi, walau non-elit lebih dekat ke kebutuhan yang langsung terasa manfaatnya.

Sementara, Rektor Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan, ada 4 kriteria yang selalu konsisten untuk menentukan pemimpin yang ideal untuk masyarakat yaitu integritas, kompetensi, inspirasional, dan memiliki visi terhadap lingkungan ke depan yang luas.

“Semakin jujur lingkungan yang diurus akan semakin tinggi integritas yang dibutuhkan, dan riset ini seperti menjadi justifikasi yang saya katakan,” kata Sudirman.

Dia juga menilai wajar ketika ada perbedaan persepsi untuk penentuan pemimpin yang ideal bagi masyarakat antara masyarakat elite dan nonelite.

“Menurut saya wajar antara elite dan non elite itu beda persepsi terkait pemimpin ini, karena elite ini memang fokus pada hulu seperti good governance dan lainnya sementara non elite fokus hilir dan nyata,” katanya.

Selain itu, Peneliti BRIN Prof. R. Siti Zuhro berpendapat bahwa dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan saat ini sudah tidak mulus.

“Kita merasakan ada dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan yang tidak mulus yang ditandai oleh suksesi baik nasional maupun daerah, padahal negara kita ini luas, tapi ketika Pilpres ini seperti tidak ada orang, apa yang salah?,” ujar Siti Zuhro.

Untuk itu, ia menilai eksplorasi kepemimpinan melalui FGD seperti ini diharapkan bisa menjadi alat untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih ideal untuk masyarakat.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari turut menilai, hasil survei KedaiKOPI ini secara prinsip tidak banyak berubah dari sejak dahulu hingga saat ini.

“Bagi saya banyak hal dari riset ini menjelaskan harapan publik dari pemimpin yang sebenarnya saat ini, kriteria yang dijelaskan dalam riset ini seperti memvalidasi keinginan masyarakat akan pemimpin sejak lama,” tutur Feri.