Tak Diajak Tinjau Aceh Tamiang, Anggota Komisi IV DPR Semprot Menteri KP: Tolong Hargai Kami Dikit!

“Dari periode kemarin saya berteriak masalah muara dangkal. Ini lebih dangkal lagi. Hari ini tambah dangkal,” katanya.

Ia menilai anggaran Kementerian KKP sebesar Rp1,7 triliun tidak cukup untuk memulihkan sektor perikanan jika hanya fokus membersihkan tambak tanpa mengatasi pendangkalan muara.

“Kalau muaranya tidak bisa masuk air, untuk apa kita bersihkan tambak? Tambak ini tidak akan berfungsi, tidak akan maksimal,” ujar Khalid.

Menurutnya, pembersihan muara harus menjadi prioritas agar pertukaran air di tambak kembali normal dan perikanan bisa pulih.

“Pembersihan tambak juga pembersihan muara. Itu menjadi perhatian Pak Menteri KKP,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permohonan maaf karena tidak berkoordinasi dengan anggota Komisi IV dari Aceh.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

“Sekali lagi kami mohon maaf kepada Pak Khalid kalau kami tidak berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Aceh karena kami juga panik sejujurnya,” kata Trenggono.

Ia menjelaskan, saat banjir terjadi pihaknya langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan karena kondisi di Aceh Tamiang sulit dijangkau.

“Hari kedua kami mengirimkan seluruh armada. Totalnya sudah 250 ton. Ada baju, ada makanan, dan lain-lain,” ujarnya.

Trenggono juga menyebut Kementerian KKP menjadi pihak pertama yang berhasil menembus Aceh Tamiang saat akses masih tertutup.

“Kami lah, mohon izin mohon maaf, bukan narsis, tapi kami pertama yang bisa tembus ke Aceh Tamiang,” ucapnya.

Meski demikian, Trenggono kembali menyampaikan permintaan maaf karena tidak menyampaikan informasi kunjungan tersebut kepada mitra di DPR.

“Sekali lagi kami memohon maaf tidak memberi kabar soal itu,” tutupnya. (rpi/iwh)