Yuk Mengenal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Siapa yang tak kenal PDI Perjuangan? PDIP saat ini diketahui sebagai penguasa kursi pemerintahan karena mampu memenangi Pemilu 2019, baik itu perolehan kursi di DPR RI ataupun tahta kepresidenan. Tercatat sudah dua periode PDIP berada di koalisi pemerintahan Indonesia. 

Menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, PDIP memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Berikut adalah sejarah singkat dari PDI Perjuangan.

1. Sejarah Singkat PDI Perjuangan

Dilansir dari situs resmi PDIP, sejarah PDIP diawali dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927. 

Barulah pada masa Orde Baru nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mencuat, dimana Presiden Soeharto menerapkan kebijakan politik sistem 3 partai yang memaksakan PNI untuk meleburkan diri menjadi kesatuan Partai Demokrasi Indonesia. 

Tak hanya PNI, semua partai yang beraliran nasionalis seperti Partai Murba, Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik Indonesia juga dipaksa meleburkan diri menjadi kesatuan Partai Demokrasi Indonesia.

Baca Juga

Kritik PDI Perjuangan Soal MBG Disorot, Pengamat Dorong Fokus pada Manfaat untuk Rakyat

Fusi lima partai politik tersebut berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDIP.

Sejak awal terbentuk, PDI terus mengalami konflik internal karena campur tangan pemerintahan Orde Baru saat itu. Untuk mengatasi konflik ini, anak dari Soekarno, Megawati Soekarnoputri terus didorong untuk menjadi ketua umum PDI.

Pemerintahan Soeharto saat itu tak tinggal diam, mereka menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, yang membuat Megawati Soekarnoputri secara de facto dinobatkan sebagai ketua umum DPP PDI periode 1993-1998. Barulah pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Melihat perkembangan PDI yang membahayakan pemerintahan Indonesia saat itu, akhirnya pada 15 Juli 1996 pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Barulah peristiwa yang benar-benar mengubah PDI terjadi pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Tak berselang lama, muncul kelompok berkaus merah kubu Suryadi yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, mereka berniat merebut kantor DPP PDI dari pendukung Megawati Soekarnoputri. Bentrokan pun tak terhindarkan, peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.