Anak SD di Ngada Bunuh Diri, Pimpinan MPR: Pemda Harus Tahu Warga yang Butuh Bantuan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti kasus siswa berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memutuskan untuk bunuh diri.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus benar-benar mengetahui kondisi warganya, khususnya anak-anak dan keluarga yang membutuhkan bantuan.

Eddy menyampaikan rasa sedih, prihatin, dan duka atas peristiwa tersebut. Menurutnya, anak-anak yang sedang menempuh pendidikan seharusnya mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak dan terjangkau.

“Kami tentu sedih, prihatin, dan berduka atas berita yang diterima, karena bagaimanapun juga kita merasa bahwa anak-anak kita yang pendidikan perlu memenuhi kebutuhan dasarnya dan itu harus disediakan secara terjangkau,” kata Eddy, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai, pendataan warga yang membutuhkan dukungan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah. Karena itu, kepala daerah hingga perangkat di tingkat bawah diminta aktif memastikan kondisi masyarakatnya.

“Pendataan untuk anak-anak sekolah kita yang memang masih membutuhkan dukungan, bantuan itu harus dilaksanakan secara tuntas dan komprehensif oleh para kepala daerah, kemudian lurah, camat, dan lain-lain,” ujarnya.

Baca Juga

Fakta-Fakta Wanita Diduga Hendak Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka: Sepatu Dilepas hingga Terus Menjauh saat Didekati

Menurut Eddy, pendataan yang akurat penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Ia menegaskan, jika masih ada warga yang luput dari perhatian, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan serius.

Ia juga mengingatkan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal.

“Kalau sampai ada kejadian seperti ini artinya kepala-kepala daerah, kemudian lurah, camat, dan lain-lain itu harus memberikan perhatian yang lebih khusus lagi kepada masyarakat,” kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy mendorong evaluasi terhadap data terpadu ekonomi yang selama ini digunakan pemerintah. Ia menilai, data yang belum akurat membuat bantuan sosial dan subsidi berpotensi tidak tepat sasaran.

“Pembelian subsidi itu menjadi tidak tepat sasaran karena pendataan itu masih tumpang tindih dan tidak akurat,” ucapnya.

Eddy menegaskan, data terpadu harus memastikan warga yang berhak benar-benar menerima bantuan, bukan sebaliknya.

“Jangan sampai nanti ada yang menerima bantuan tetangganya yang juga berhak, tapi tidak menerima. Justru yang mereka punya kemampuan adalah bagian dari penerima,” tandasnya. (rpi/iwh)