Praktik Sunat Perempuan Masih Berlangsung, Rencana Aksi Nasional Pencegahan P2GP Didukung Komnas Perempuan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor memaparkan data terkait Praktik Pelukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan. 

Berdasarkan data UNICEF, kata dia, lebih dari 230 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia hidup sebagai korban praktik P2GP.

Adapun laju penurunannya masih jauh dari target penghapusan pada 2030.

Di Indonesia, Maria mengatakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Kementerian PPPA menunjukkan praktik sunat perempuan masih berlangsung.

Berdasarkan survei tersebut, praktik ini masih terjadi pada anak perempuan usia dini dengan justifikasi budaya, tafsir keagamaan dan alasan kesehatan yang tidak berbasis bukti ilmiah.

Terkait praktik ini, pihaknya mengapresiasi upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan P2GP hingga tahun 2030.

Baca Juga

Komnas Perempuan Desak Investigasi Kematian Ibu Hamil di Intan Jaya Papua Tengah

"Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan global PBB khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) target 5.3 untuk mengeliminasi praktik berbahaya termasuk sunat perempuan," ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Sementara itu, Anggota Komnas Perempuan Daden Sukendar menambahkan peran generasi muda semakin strategis dalam mendorong transformasi norma dan praktik yang diskriminatif.

"Penguatan ruang partisipasi generasi muda menjadi kunci untuk memperluas upaya pencegahan P2GP secara berkelanjutan dan menjangkau generasi muda secara lebih efektif," katanya. 

Pihaknya pun merekomendasikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menginisiasi model edukasi pentahelix.

Adapun pendekatannya, yakni teman sebaya melalui program Remaja Pelopor tentang praktik berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan khususnya penghentian praktik sunat perempuan. (ant/nsi)