Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Awal, Tegaskan Revisi 2019 Inisiatif DPR

“Apanya yang mau dikembalikan, UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi,” ujar Tanak, Minggu (15/2/2026).

Meski demikian, Tanak menegaskan KPK tetap bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menyebut dengan UU KPK hasil revisi, status hukum pegawai menjadi jelas sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan UU KPK yang lama dan UU KPK yang baru. Dengan UU KPK yang baru, status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN,” katanya.

Usulan Tambahan dari Abraham Samad

Selain mendorong pengembalian UU KPK ke versi awal, Abraham Samad juga mengusulkan agar proses seleksi komisioner KPK diperketat. Ia bahkan meminta agar Presiden Prabowo merekrut kembali 57 mantan pegawai dan penyidik KPK yang diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menanggapi usulan tersebut, Jokowi tidak memberikan komentar panjang.

Baca Juga

PDIP Soal Wacana Revisi UU KPK: Jangan Karena Jokowi atau Abraham Samad

“Itu biar sesuai ketentuan dan aturan yang ada saja,” ujarnya singkat.

Isu Independensi KPK Kembali Menguat

Wacana pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi 2019 kembali membuka diskursus lama soal independensi lembaga antirasuah tersebut.

Sebagian kalangan menilai revisi UU KPK berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat revisi tersebut memberikan kepastian hukum dalam tata kelola kelembagaan.

Pernyataan Jokowi yang setuju UU KPK dikembalikan ke versi awal dinilai menjadi sinyal politik penting, terutama karena revisi terjadi saat ia menjabat sebagai presiden.

Namun, secara prosedural, perubahan undang-undang tetap harus melalui mekanisme legislasi antara DPR dan pemerintah. Artinya, pengembalian ke versi lama tidak bisa dilakukan secara otomatis.

Dengan polemik yang kembali mengemuka, publik kini menunggu arah kebijakan pemerintahan saat ini terkait masa depan UU KPK, apakah tetap mempertahankan hasil revisi 2019 atau membuka ruang perubahan baru melalui proses legislasi. (nsp)