Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dinilai Stagnan, Pakar Soroti Dampaknya ke Iklim Usaha

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai masih berada dalam kondisi yang stagnan. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan dan demokrasi justru kerap dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan untuk menekan, mengontrol, bahkan menyingkirkan kepentingan politik tertentu.

Pandangan itu disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus aktivis politik dan hukum, Feri Amsari, dalam seminar nasional bertajuk Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Iklim Usaha yang diselenggarakan di Grand Capitol Ballroom, Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Feri menilai Indonesia belum memiliki arah kebijakan yang konsisten dalam pemberantasan korupsi selama hampir tiga dekade terakhir. Pada fase awal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul apa yang ia sebut sebagai generasi emas dengan keberanian dan integritas sebagai fondasi utama.

Namun, dalam perkembangannya, aktor politik justru belajar bahwa bertahan bukan dengan melawan korupsi, melainkan dengan melemahkan institusi antikorupsi.

“Kita perlu bertanya dengan jujur, apakah kita sedang memberantas korupsi atau justru sedang merawatnya?” ujar Feri, dikutip Jumat (6/2/2026).

Ia menilai, pendekatan pemberantasan korupsi yang menyasar semua pihak sekaligus merupakan kekeliruan mendasar. Menurutnya, mustahil satu lembaga mampu menangani seluruh praktik korupsi di negara sebesar Indonesia tanpa fokus pada akar persoalan yang paling krusial.

Baca Juga

Sidang Dugaan Ijon Proyek Bekasi, Istri HM Kunang Sebut Perhiasan yang Disita KPK Dibeli dari Hasil Usaha

Dia pun mempertanyakan praktik pemberantasan korupsi saat ini yang janggal, seperti yang menimpa mantan menteri perdagangan Tom Lembong, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Dirut ASDP Ira Puspa Dewi, mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Demikian juga dengan kejanggalan kasus BBM oplosan Pertamina. “Dugaan awal kasus ini berkaitan dengan minyak oplosan. Lalu dakwaan berubah tidak lagi terkait oplosan namun bicara mengenai kontrak dan gratifikasi bisnis minyak,“ ujar Feri.

Forum Roundtable Discussion ini ingin menegaskan bahwa persoalan hukum tidak lagi semata isu yuridis, melainkan telah menjadi faktor penentu kepercayaan investor dan keberlangsungan iklim usaha nasional.

Ketidakpastian regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta penegakan hukum yang dinilai tidak profesional berpotensi melemahkan daya saing ekonomi Indonesia.

Diskusi yang dikemas dalam format round table discussion ini menghadirkan pandangan lintas disiplin dari sejumlah tokoh, antara lain Eros Djarot selaku tokoh politik dan budayawan, Hikmahanto Jumawa sebagai Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Anthony Budiawan sebagai ekonom senior PEPS, serta DJ Donny sebagai influencer dan aktivis kebijakan publik.