Rupanya Lulusan Paket C, Jati Diri Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dibahas-bahas Usai Kritik Program MBG

Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.

Pada Musyawarah Nasional XVIII Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan di Padang, Tiyo Ardianto mengambil langkah tegas.

Ketua BEM UGM ini memutuskan untuk keluar dari BEM SI.

Alasannya, karena dia kecewa melihat Munas yang justru malah dihadiri pejabat politik dan negara.

Tiyo mengkritik kedekatan BEM SI dengan penguasa yang dinilai tidak mencerminkan nilai perjuangan mahasiswa yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa BEM KM UGM ingin tetap berpegang pada komitmen gerakan rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun dan bersikap independen tanpa harus masuk dalam struktur yang mempunyai kepentingan politik.

Ia juga mengutuk kekacauan yang terjadi pada musyawarah nasional tersebut.

Termasuk insiden bentrokan yang membuat beberapa mahasiswa terluka, dan menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang layak diperebutkan dengan cara kekerasan yang merusak kesatuan gerakan.

Tiyo aktif membangun komunikasi lintas kampus dan berkomitmen agar gerakan mahasiswa lebih melebur dengan rakyat secara mandiri, tanpa komando yang berpotensi mengkooptasi atau menghilangkan independensi gerakan. 

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai buka suara terkait tindakan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Menurutnya tindakan BEM UGM itu adalah tindakan yang menentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF," kata Pigai, Jumat (20/2/2026). 

Pigai menegaskan, siapa pun yang ingin menghapus program tersebut berarti melawan prinsip HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya.

Pigai juga menyebut MBG selaras dengan harapan lembaga internasional.