Aturan Regulasi Pertambakauan Diminta Pertimbangkan Dua Faktor Krusial Ini

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK) mengaku peraturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 fokusnya diprioritaskan untuk perlindungan aspek kesehatan.

Kabid Layanan Kesehatan Kemenko PMK, Nani Rohani mengatakan pemerintah menargetkan pengurangan jumlah perokok usai 21 tahun melalui pembatasan kadar maksimal tar nikotin serta standarisasi kemasan yang dibuat polos.

"Penyusunan terkait kadar tar dan nikotin memang harus mengacu dengan negara-negara luar, untuk melindungi anak-anak kita. Begitu juga dengan standarisasi kemasan, kenapa dibuat polos karena selama ini iklan iklan rokok itu, bukan ditujukan buat konsumen usia 21, tapi untuk menarik anak-anak," ungkapnya.

Adapun, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kemenkum, Muhammad Waliyadin mengingatkan bahwa industri hasil tembakau (IHT) merupakan industri yang khas sekaligus kompleks.

Hal ini ditengarai kontribusi IHT terhadap penerimaan negara melalui cukai rokok, tenaga kerja, dan UMKM.

"Harus proporsional dan berkeadilan. PP 28/2024 bukan sekadar persoalan kesesuaian norma hukum tapi kesesuaian ketatakelolaan, memberi kepastian demi terwujudnya harmonisasi. Sebaliknya, disharmonisasi regulasi berpotensi memunculkan implikasi yang destruktif," kata Waliyadin.

Baca Juga

Sesumbar Jadi WN Inggris, Ternyata Secara Hukum Anak Dwi Sasetyaningtas Masih Berstatus WNI, Dirjen AHU Bongkar Faktanya

Ia juga menekankan agar arah kebijakan pengendalian tembakau, harus berimbang dan berkelanjutan. 

"Konsisten melindungi kesehatan masyarakat, dan tetap menjaga keberlangsungan industri, stabilitas ekonomi nasional secara proporsional, adil, dan berbasis konstitusi serta berbasis ilmiah, Bukan pengendalian yang tefragmentasi," pungkasnya.(raa)