Wamendagri Sentil Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim: Efisiensi Jangan Sekadar Slogan

Di sisi lain, Rudy Mas’ud juga angkat bicara menanggapi polemik yang berkembang. Ia menegaskan hingga saat ini belum menggunakan mobil dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk operasional di daerah. Menurutnya, aktivitas kedinasan di wilayah Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi yang kondisinya pun disebut sudah tidak lagi prima.

“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026). Ia juga menanggapi perdebatan publik dengan nada santai, sembari mengingatkan agar polemik tidak berkembang menjadi perbincangan negatif. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah,” ucapnya.

Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dipersoalkan publik sebenarnya sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Mobil tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional. Ia menilai, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat negara, investor, hingga tamu mancanegara meningkat signifikan.

Dalam konteks itu, Rudy berpandangan bahwa fasilitas representatif menjadi bagian dari upaya menjaga citra dan kehormatan daerah. “Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ujarnya. Menurutnya, kepala daerah tidak sepatutnya menjalankan fungsi representatif dengan fasilitas yang dinilai “seadanya”.

Namun demikian, pernyataan tersebut justru mempertegas perbedaan sudut pandang antara pusat dan daerah. Jika Rudy menekankan aspek representasi dan marwah daerah, Bima Arya menggarisbawahi pentingnya kepekaan sosial dan konsistensi kebijakan. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, setiap belanja negara—terlebih yang bernilai besar—akan selalu menjadi perhatian publik.

Polemik mobil dinas Rp8,5 miliar ini pun menjadi cermin tantangan tata kelola anggaran di era keterbukaan. Publik tidak hanya menuntut kepatuhan pada aturan, tetapi juga keteladanan dari para pejabat. Teguran Wamendagri menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin memastikan semangat efisiensi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam keputusan konkret, termasuk soal fasilitas pejabat daerah. (nsp)

Baca Juga

KPK Bongkar Aliran Uang Rp1,5 Miliar dari Bappenda Bogor, Telusuri Siapa Penerima Pemotongan Upah Pungut