Kejanggalan SK Gubernur Jabar KDM Terbongkar? Wali Murid SMK IDN Bogor Pertanyakan Verifikasi Pemerintah: Kenapa Anak Kami Jadi Korban?

"Bagaimana itu proses keberlanjutan pendidikan mereka? Jadi, saya merasa di sisi ini negara tidak hadir untuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak kami ke tingkat berikutnya," tutur Sri.

Respons Pemprov Jabar: KBM Dipastikan Tetap Jalan

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menegaskan bahwa pembatalan izin operasional bukan berarti kegiatan belajar mengajar (KBM) harus berhenti total.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang baik, aman, serta memiliki kepastian hukum yang jelas," kata Purwanto dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Senada dengan Purwanto, Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa pihak sekolah kini diminta untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan administrasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup tata ruang, PBG, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Pihak penyelenggara sekolah diminta untuk melengkapi kembali proses perizinan secara menyeluruh sesuai tahapan yang berlaku. Mulai dari kesesuaian tata ruang, penerbitan PBG hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF)," jelas Dedi Taufik.

Baca Juga

Tragedi Berdarah di Bandung: Pelajar SMAN 5 Tewas Diduga akibat Tawuran Antarsekolah

Aksi Orangtua dan Harapan ke Depan

Sebelumnya, para orang tua siswa yang merasa tidak tenang sempat mendatangi Gedung Sate pada 10 Maret dan kantor KPAI pada 12 Maret untuk mencari perlindungan bagi hak anak-anak mereka.

Upaya ini membuahkan hasil dengan adanya pendampingan dari Kemendikdasmen dan KPAI.

Sri Malahayati menyampaikan dua tuntutan utama dari wali murid; pertama, memberikan ruang bagi kelas XII menyelesaikan studi hingga akhir tahun ajaran 2025/2026, dan kedua, memastikan mereka lulus dengan ijazah SMK IDN.

"Mudah-mudahan semua pihak bisa punya itikad baik, berkomitmen, serta menjalankan itu semua secara integritas. Kalau dari pihak provinsi berjanji dan berkomitmen melindungi hak-hak pendidikan, mudah-mudahan itu harus benar-benar dipegang," ujar Sri.

Hingga saat ini, pihak sekolah dikabarkan sedang bergerak cepat untuk melengkapi persyaratan administratif agar status legalitas sekolah dapat kembali pulih demi masa depan lebih dari 500 siswa di sana. (hap/dpi)