Pengakuan Videografer Amsal Diintimidasi Jaksa: Dapat Brownies, Diminta Jangan Ribut di Medsos
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo kembali menjadi sorotan setelah terdakwa Amsal Christy Sitepu menyampaikan pengakuan soal dugaan intimidasi saat menjalani proses hukum.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang digelar secara daring dari rumah tahanan, Senin (30/3/2026), Amsal mengaku sempat didatangi jaksa yang membawa sekotak brownies sambil meminta dirinya mengikuti proses hukum tanpa membuat kegaduhan di media sosial.
Menurut Amsal, peristiwa itu terjadi ketika dirinya berada di rumah tahanan. Namun ia menegaskan tidak merasa bersalah dan memilih tetap melawan proses yang menurutnya tidak adil.
“Tapi saya bilang saya nggak takut, saya nggak salah,” kata Amsal dalam rapat Senin (30/3/2026).
Amsal mengikuti forum itu dengan pendampingan anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, yang hadir langsung di lokasi rumah tahanan.
Dalam penyampaiannya, Amsal berharap pengalaman yang menimpanya tidak terulang pada generasi muda lain, terutama mereka yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.
“Saya bilang tidak, saya akan tetap melawan. Walaupun saya tahu, banyak orang bilang kau akan dibenam, kalau kau melawan kau akan dibenam,” ujar dia.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai perkara tersebut justru bertentangan dengan semangat pemerintah yang tengah mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.
Ia menyoroti penilaian jaksa yang menganggap unsur ide, editing, dan kreativitas bernilai nol rupiah sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi pekerja seni dan konten kreator.
Menurut dia, pendekatan seperti itu berpotensi membuat pelaku ekonomi kreatif kehilangan penghargaan atas karya intelektual mereka.
“Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para Jaksa dan Kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea,” kata Hinca.
Kasus Amsal sendiri menyita perhatian publik karena berkaitan dengan proyek video profil 20 desa di Karo, di mana sejumlah komponen jasa kreatif seperti konsep, dubbing, cutting, dan editing disebut auditor serta jaksa tidak memiliki nilai biaya.
Polemik inilah yang memunculkan perdebatan luas soal penghargaan terhadap kerja kreatif dalam perspektif hukum. (ant/nba)
Load more