Pramono Anung Sentil Skandal Foto AI di JAKI, Peringatkan Pasukan Kuning Jangan Manipulasi Laporan

“Minggu depan semua PPSU dan yang berkaitan dengan JAKI akan kita kumpulkan dalam Town Hall,” kata Pramono sebelumnya.

Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem sekaligus menegaskan kembali standar kerja yang harus dipatuhi seluruh petugas.

Ancaman Pemecatan Tanpa Kompromi

Tak hanya sebatas evaluasi, Pramono juga melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi petugas yang terbukti melakukan manipulasi laporan, termasuk penggunaan foto AI yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak kredibilitas pemerintah daerah.

“Saya tegaskan, siapa pun yang melakukan itu lagi, tidak ada maaf. Langsung diberhentikan,” ujarnya.

Baca Juga

Obligasi Rp3,5 Triliun akan Dibahas di Banggar, DPRD DKI Minta Kajian Kelayakan hingga Skema Pembayaran Diperjelas

Pramono juga menegaskan bahwa penindakan akan berlaku tanpa pandang lokasi atau wilayah kerja. Baik di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, maupun wilayah lainnya, aturan akan ditegakkan secara konsisten.

JAKI dan Tantangan Digitalisasi Layanan Publik

Kasus ini menjadi catatan penting dalam implementasi digitalisasi layanan publik di Jakarta. Aplikasi JAKI yang selama ini menjadi andalan warga untuk menyampaikan aduan, kini dihadapkan pada tantangan integritas data dan kejujuran pelaporan.

Penggunaan teknologi seperti AI sejatinya dapat membantu efisiensi, namun jika disalahgunakan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengawasan ketat.

Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Polemik ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan pemerintah. Respons yang tidak sesuai fakta dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan partisipasi warga dalam menyampaikan aduan.

Karena itu, Pramono menegaskan bahwa integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Ia berharap seluruh jajaran, termasuk Pasukan Kuning dan PPSU, dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut dan memperbaiki kinerja ke depan. (saa/nsp)