KPK Bidik Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Aliran Uang Keluarga Disorot dalam Kasus Outsourcing

“Perangkat daerah diarahkan untuk memenangkan perusahaan milik keluarga meskipun ada penawaran yang lebih rendah,” ungkap Asep.

Tak hanya itu, setiap rencana pengadaan disebut harus terlebih dahulu melaporkan harga perkiraan kepada pihak tertentu agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut.

Abaikan Peringatan Konflik Kepentingan

Dalam prosesnya, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan sebenarnya telah mengingatkan potensi konflik kepentingan yang muncul dari keterlibatan perusahaan keluarga dalam proyek pemerintah.

Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan. Proyek tetap berjalan dan dimenangkan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga tersangka.

Hal ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Baca Juga

KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru di Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan, Suami dan Anak Fadia Ikut Disorot

Nilai Proyek Capai Rp46 Miliar, Uang Mengalir ke Keluarga

KPK mencatat nilai transaksi dari proyek pengadaan outsourcing tersebut mencapai Rp46 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2026.

Dari jumlah tersebut, sebagian digunakan untuk operasional, termasuk pembayaran gaji tenaga outsourcing. Namun, sebagian lainnya diduga dinikmati oleh pihak keluarga.

Berikut rincian aliran dana yang diungkap KPK:

• Fadia Arafiq: Rp5,5 miliar

• Mukhtaruddin Ashraff Abu: Rp1,1 miliar

• RUL: Rp2,3 miliar

• MSA: Rp4,6 miliar

• MHN (anak bupati): Rp2,5 miliar

Total dana yang diduga dinikmati bersama keluarga mencapai sekitar Rp19 miliar.

Pengembangan Kasus Masih Berlanjut

Dengan temuan aliran dana ke keluarga, KPK membuka peluang adanya penambahan pihak yang dimintai keterangan atau bahkan penetapan tersangka baru.

Penyidik saat ini terus mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan aktif dalam proses pengadaan hingga penerimaan aliran dana.

Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya melibatkan kepala daerah, tetapi juga menyeret lingkaran keluarga yang diduga turut menikmati hasil dari proyek pemerintah. (aha/nsp)