DPR RI Didesak Bentuk Pansus Usut Proyek Impor Mobil Pikap dari India
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) mendesak DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kasus impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India.
Humas KAPAK, Adib Alwi mengatakan pembentukan pansus dibutuhkan dalam upaya membongkar dugaan praktik penyimpangan terkait proyek pengadaan tersebut.
"Kami dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi menuntut, segera bentuk Pansus Agrinas Gate dan segera memanggil Dirut PT APN," kata Adib kepada awak media, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Adib menjelaskan engatakan DPR harus menggunakan fungsi dan peran sebagai pengawas terhadap kebijakan publik yang mengunakan APBN termasuk rencana impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT APN.
Bahkan, pihaknya sempat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPR RI pada Senin (13/4/2026) terkait desakan pembentukan pansus tersebut.
Ia menekankan DPR RI harus menggunakan fungsi dan peran sebagai pengawas terhadap kebijakan publik yang mengunakan APBN termasuk rencana impor 105.000 mobil pikap dari India .
"Narasi 'koperasi' yang diusung dalam proyek ini seolah menjadi tameng moral. Koperasi Merah Putih digambarkan sebagai tulang punggung distribusi pangan nasional. Namun, pertanyaan mendasar belum pernah dijawab dengan jernih, mengapa harus impor? Mengapa bukan produksi dalam negeri? Bukankah selama ini pemerintah gencar mengampanyekan kebijakan substitusi impor dan penguatan industri otomotif nasional?," jelas Adib.
"Ketika negara memilih jalan impor dalam skala masif, maka ada dua kemungkinan: ketidakmampuan atau ketidakmauan. Jika ini soal ketidakmampuan, maka itu adalah kegagalan kebijakan industrialisasi. Namun jika ini soal ketidakmauan, maka publik berhak mencurigai adanya kepentingan yang lebih gelap kepentingan yang bersembunyi di balik jargon kerakyatan," sambungnya.
Selain itu, Adib juga mendesak BPK dan KPK bergerak mengusut kasus impor mobil ini agar adanya infromasi mengenai sumber dana dari proyek termasuk skema pembiayaan.
Sebab, kata Adib, tanpa transparansi yang utuh proyek ini berpotensi merugikan keuangan negara.
"Di sinilah peran BPK m menjadi krusial. BPK tidak boleh hanya menjadi pencatat angka dan penyusun laporan rutin. Dalam kasus sebesar ini, publik menuntut keberanian, lakukan audit investigatif, bongkar seluruh rantai keputusan, telusuri aliran dana, dan ungkap siapa saja yang bermain di balik proyek ini," ungkapnya.
Load more