Nilai Reaktivasi PBI BPJS Lambat, DPR: Jangan Presentasinya Bagus, tapi Fakta di Lapangan Beda

Jakarta, tvOnenews.com – Lambannya reaktivasi 11 juta peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan menuai kritik dari DPR RI. 

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyebut, realisasi di lapangan masih jauh dari target. 

Dari total 11 juta peserta BPJS yang harus direaktivasi, baru sekitar 2 juta yang kembali aktif.

“Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan 11 juta peserta. Namun faktanya, yang direaktivasi baru sekitar 2 juta,” ujar Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4).

Irma menegaskan, kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administratif, tetapi sudah berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan layanan medis.

“Artinya pelaksanaan dari kesepakatan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Baca Juga

Selain Bentuk Badan Pengelola, DPR Usul Ada Badan Pengawas Independen di RUU Perampasan Aset

Berdasarkan laporan dari daerah, Irma mengungkap masih banyak peserta nonaktif yang tidak bisa berobat meski dalam kondisi sakit.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Klaim bahwa pasien darurat tetap dilayani dinilai tidak sepenuhnya terjadi.

“Di lapangan, rumah sakit tidak melayani peserta nonaktif. Ini menunjukkan kebijakan yang disampaikan belum berjalan efektif,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan serius soal pengawasan.

“Pertanyaannya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini,” kata Irma.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik masa transisi perbaikan data selama tiga bulan yang dinilai tidak realistis. 

Proses verifikasi di lapangan disebut jauh lebih kompleks, sementara masyarakat butuh kepastian cepat untuk berobat.

Masalah lain yang disorot adalah akurasi data. Irma menilai masih ada warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun justru terhapus dari sistem.

Terakhir, ia mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada laporan dan paparan semata.

“Kami tidak membutuhkan paparan yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaan nyata dari kesepakatan yang sudah dibuat,” tegasnya.

DPR menilai, situasi ini sudah masuk kategori darurat karena menyangkut akses kesehatan jutaan orang. 

"Jadi, jangan presentasinya bagus bagus, hasil di lapangannya gak sesuai. Hari ini kan yang saya dengar itu. Presentasinya semuanya keren. Semuanya bagus-bagus semua. Tapi fakta di lapangannya beda," tandasnya.