Usai Kecelakaan Maut di Bekasi, Dedi Mulyadi Murka Soal Perlintasan Liar Kereta: Jangan Ada Korban Lagi!

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta api ilegal yang belum memiliki palang pintu maupun sistem pengamanan memadai. Isu ini kembali mencuat usai kecelakaan maut yang melibatkan kereta api dan KRL Commuter Line di Bekasi.

Saat melayat ke rumah duka Nurlaela, salah satu korban kecelakaan di Cikarang Timur, Dedi Mulyadi menilai keberadaan perlintasan ilegal menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi karena berpotensi besar memicu kecelakaan, terutama di kawasan padat penduduk.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," kata pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, Rabu (29/4/2026).

Menurut Dedi Mulyadi, penyelesaian persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu institusi. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, operator perkeretaapian, pemerintah daerah, hingga warga sekitar jalur rel.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," ujar KDM.

Ia juga menilai peran masyarakat penting dalam mencegah munculnya akses-akses ilegal di sekitar rel yang berisiko membahayakan pengguna jalan maupun perjalanan kereta.

Baca Juga

Reaksi Berkelas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal Sorotan Media Inggris yang Sebut Dirinya Alternatif di Peta Pilpres 2029

Selain menyoroti perlintasan liar, Dedi Mulyadi mendukung investigasi menyeluruh atas tabrakan yang terjadi di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Ia berharap proses penyelidikan dilakukan terbuka agar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan transportasi publik ke depan.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," kata Dedi Mulyadi.

Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line yang berada di jalur sama ketika rangkaian KRL tertahan akibat gangguan di depan lintasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menyetujui penggunaan dana Bantuan Presiden untuk pembangunan flyover di Bekasi sebagai langkah menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Keperluan kereta api itu sangat penting sangat mendesak jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden," kata Prabowo.

Menurut Presiden, usulan pembangunan tersebut datang dari Pemerintah Kota Bekasi yang menghadapi tingginya mobilitas warga dan banyaknya perlintasan tanpa pengamanan optimal.

Prabowo mengungkap masih ada sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Indonesia yang belum dijaga atau belum ditingkatkan menjadi jalur tidak sebidang. Pemerintah, kata dia, telah memerintahkan percepatan penanganan melalui pembangunan pos jaga maupun flyover.

"Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujarnya.

Ia memperkirakan anggaran untuk 1.800 titik tersebut mencapai Rp4 triliun dan menilai program ini mendesak setelah persoalan serupa berlangsung puluhan tahun.

"Demi karena kita sangat penting sangat perlu kereta api jadi kita keluarkan itu. Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," tutur Prabowo.

Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi sendiri menyebabkan korban besar. Data sementara mencatat 15 orang meninggal dunia, sementara 84 lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah berharap evaluasi pascakejadian menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap keselamatan perlintasan kereta di Indonesia. (nba)