Sepakat dengan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Blak-blakan Ingatkan Alih Fungsi Lahan Biang Kerok Banjir di Bandung

Mantan Bupati Purwakarta ini berpendapat, kondisi ini tidak boleh terjadi secara terus-menerus. Kata dia, siklus banjir tahunan rentan sulit diputus jika tak ada pembenahan.

Menurutnya, lahan sawah mempunyai peran penting menjadi daerah resapan. Limpahan air saat musim hujan dapat terkendali dengan baik.

Dedi Mulyadi membagikan beberapa langkah memutus rantai banjir. Pertama, ia menekankan perubahan tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung.

"Kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi. Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau. Yang keempat, perubahan lahhannya jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, dan segala macam," tuturnya.

Apa Saja Pergerakan Terbaru dari Pemprov Jabar? Ini Kata KDM

KDM menjelaskan pergerakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Ia mengungkapkan pemerintah sudah mempersiapkan penataan kawasan secara menyeluruh.

Baca Juga

Pemprov Jabar Beri Asuransi Ketenagakerjaan Kepada 5,4 Juta Tenaga Kerja Informal pada 2027

Di HUT ke-385 Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi mengatakan fokus persiapan mencegah banjir, antara lain penguautan fungsi daerah resapan dan pengendalian alih fungsi lahan.

Kata dia, pemerintah sedang berupaya mendorong pola ekonomi masyarakat berubah. Maksudnya, hal ini diharapkan agar sejalan dengan konservasi lingkungan.

Masyarakat harus beralih ke sektor tanaman keras. Ia mencontohkan setidaknya menanam tanaman teh dan kopi ketimbang pertanian sayuran intensif.

"Saya mengeluarkan pergub pengembalian kawasan Bandung Selatan jadi kawasan tanaman keras. Mau kopi, mau teh, mau apa lagi juga tidak apa-apa, bagaimana caranya? Sudahlah provinsi siap mengeluarkan uang sudah dimulai kan dari sekarang," terang KDM.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menyampaikan Pemkab Bandung sudah mempersiapkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir baru.

Kata Zeis, tujuannya memperkuat fungsi daerah resapan terutama yang terletak di kawasan rawan genangan. Adapun infrastruktur tersebut meliputi kolam retensi dan polder di beberapa titik, seperti di Citarik, Cilampeni, Tegalluar, dan Ciparay.

Zeis menegaskan, langkah ini mewujudkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044.

(ant/hap)