PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, DPR Minta Negara Siapkan Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun. Sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas

Pernyataan itu disampaikan Once saat kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, merespons keluhan warga soal minimnya perhatian pada PAUD.

"Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya," ujar Once, Senin (4/5/2026).

Meski begitu, Once menegaskan tidak semua bentuk PAUD otomatis masuk skema tersebut. Ia membedakan antara playgroup, tempat penitipan anak, dan PAUD yang dimaksud dalam kebijakan wajib belajar.

"PAUD itu banyak jenisnya. Ada yang kita bilang playgroup itu dimaksud paud juga. Ada yang sedikit lebih besar atau bahkan tempat penitipan anak. Nah ini yang dimaksud paud yang masuk dalam 13 tahun wajib belajar adalah satu tahun di bawah SD," jelasnya.

Dengan masuknya PAUD dalam wajib belajar, Once memastikan negara akan ikut bertanggung jawab soal pembiayaan dan kesiapan tenaga pengajar.

Baca Juga

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

"Artinya kalau sudah masuk dalam wajib belajar negara menyediakan anggaran juga kesiapan untuk semua fasilitas termasuk guru-guru," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya standar tenaga pengajar. Menurutnya, guru PAUD harus tersertifikasi agar kualitas pendidikan terjaga.

"Termasuk guru-guru yang bersertifikasi sebagai guru PAUD," tegasnya.

Namun, di lapangan, persoalan PAUD tak hanya soal akses dan fasilitas. Once mengakui banyak orang tua juga menyoroti kurikulum hingga dampak penggunaan gawai pada anak.

"Lalu juga banyak sekali yang memberikan masukan atau keluhan juga soal kurikulum. Banyak yang peduli soal kurikulum anak-anak. Jadi saya juga sampaikan, sebaliknya ibu-ibu juga harus membatasi pemakaian sosmed dan gawai itu untuk anak-anak," ujarnya.

Bahkan, ia mengungkap ada wacana pembatasan ketat penggunaan gawai untuk anak hingga usia tertentu.

"Ini kayaknya kita lagi jadikan satu rencana untuk mungkin ada larangan yang ketat ya untuk pemakaian gawai sampai umur-umur tertentu mungkin 16 tahun supaya nggak banyak expose ke hal-hal yang buruk di gawai," katanya.

Once berharap kebijakan wajib belajar 13 tahun, termasuk PAUD, tak berhenti di konsep, tetapi benar-benar dirasakan anak-anak di seluruh Indonesia. (rpi/rpi)