KSP Siap Awasi Program MBG, Dudung: Ini Uang Rakyat, Rakyat Harus Tahu!

Jakarta, tvOnenews.com — Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman memastikan akan turun langsung mengaudit pelaksanaan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil di tengah sorotan publik terhadap implementasi program yang menyentuh langsung anggaran negara dan kebutuhan masyarakat luas.

Dudung menegaskan pengawasan tidak akan berhenti di meja koordinasi, melainkan langsung ke lapangan.

“Ya Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” kata Dudung di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Ia bahkan membuka peluang untuk mengungkap langsung temuan penyimpangan kepada publik.

Transparansi, menurutnya, menjadi kunci menjaga kepercayaan terhadap program pemerintah.

Baca Juga

Gaungkan MBG Tetap Berjalan, Ribuan Massa Gelar Aksi Damai di DPRD Kota Probolinggo

“Minta doa-nyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.

Di sisi lain, polemik pelaksanaan program MBG juga mencuat dari mekanisme pemberian insentif kepada dapur penyedia layanan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meluruskan bahwa tidak semua dapur MBG yang berstatus suspend otomatis kehilangan hak insentif.

Ia menjelaskan pemberian insentif sangat bergantung pada sumber masalah. Jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat kelalaian mitra, mulai dari fasilitas dapur yang tidak layak hingga bahan baku yang bermasalah, maka insentif dipastikan dihentikan.

“Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau permainan harga, itu jelas tidak dapat insentif,” ujar Dadan.

Namun, jika pelanggaran bersifat teknis operasional di tingkat pelaksana, seperti ketidaksesuaian prosedur memasak, insentif masih bisa diberikan meski dapur berstatus suspend, selama kesalahan dinilai tidak sistemik dan masih dapat diperbaiki.

Pemerintah juga menegaskan insentif tidak akan diberikan jika dapur dihentikan permanen atau tidak memenuhi standar kesiapan operasional. (agr/nsi)