Tuntutan JPU ke Ibam di Kasus Chromebook Nadiem Disorot Pakar, Singgung Fakta Persidangan hingga Skenario Proyek

Berdasarkan pandangannya, rekomendasi Ibam berkontribusi pada munculnya unsur perbuatan melawan hukum, yakni memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau korporasi yang berujung pada kerugian negara atau perekonomian nasional.

"Maka karena terlibat, harus ada pertanggungjawaban hukum," tambahnya.

Selain itu, ia menilai rekomendasi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, apakah hanya bersifat formalitas atau justru menjadi legitimasi yang memberi kesan seolah pengadaan telah melalui kajian independen.

Jika terbukti hanya sebagai justifikasi, kata dia, maka hal itu akan memperberat pertanggungjawaban hukum Ibrahim. Pasalnya, independensi dan objektivitas sebagai konsultan dipertanyakan.

Dengan demikian, Suparji menilai konstruksi perkara yang dibangun jaksa—yang menuntut pertanggungjawaban Ibrahim atas rekomendasi yang berdampak pada kerugian negara—sudah tepat.

"Dan pada sisi yang lain maka harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan," kata dia.

Baca Juga

Kajati Sulsel Sebut Berkas Mantan PJ Gubernur Sulsel P21

Diperjelasnya bahwa unsur permufakatan jahat dapat terlihat dari adanya skenario terstruktur untuk memenangkan proyek tertentu, yang melibatkan berbagai peran mulai dari pemberi rekomendasi, pengambil keputusan, hingga pelaksana di lapangan.

"Ini perannya sebagai rekomendasi, sebagai konsultan, kemudian perannya sebagai pengambil keputusan, perannya sebagai yang ada di lapangan gitu kan. Jadi ada-ada kesadaran misalnya bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang mengandung unsur melawan hukum," ujar dia lagi.

JPU Nilai Ibam Tidak Netral Jadi Konsultan

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU menilai Ibrahim Arief tidak bersikap netral dalam kapasitasnya sebagai konsultan dalam proyek pengadaan Chromebook.

Selain itu, Jaksa juga menyatakan hingga kini tidak ada laporan resmi dari pihak terdakwa maupun upaya hukum melalui praperadilan terkait dugaan intimidasi yang sempat beredar di publik.

Hal tersebut disampaikan tim JPU usai agenda pembacaan replik dalam sidang perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, dengan terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 28 April 2026.

Jaksa menegaskan, keyakinan mengenai ketidaknetralan Ibrahim didasarkan pada alat bukti yang diajukan di persidangan.

Bukti tersebut mencakup keterangan saksi, ahli, dokumen, serta bukti elektronik yang telah dipaparkan secara terbuka di hadapan majelis hakim.