Tokoh Suku Besar Sebyar Soroti Komentar Novel Baswedan soal film Dokumenter 'Pesta Babi'

Jakarta, tvOnenews.com - Tokoh Suku Besar Sebyar, Malkin Kosepa, mengkritik komentar Novel Baswedan terhadap film dokumenter “Pesta Babi” yang dinilai membangun narasi sepihak mengenai situasi Papua dan berpotensi memperkeruh ruang sosial masyarakat adat.

Malkin menegaskan, Papua saat ini sedang berupaya menjaga stabilitas, memperkuat pembangunan, dan membangun kepercayaan publik melalui pendekatan dialog serta pemberdayaan masyarakat. Karena itu, menurut dia, narasi yang tidak utuh dan cenderung provokatif justru dapat memunculkan keresahan baru.

“Kami bingung dengan cara pandang yang disampaikan Novel Baswedan terhadap film dokumenter tersebut. Sebagai figur publik yang juga berada dalam lingkungan ASN Polri, seharusnya lebih objektif dan bijak melihat Papua, bukan malah membangun opini yang membuat situasi semakin gaduh,” kata Malkin dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Menurut Malkin, komentar Novel terhadap film “Pesta Babi” terkesan menggiring persepsi publik bahwa Papua identik dengan kekerasan, ketakutan, dan eksploitasi, tanpa menghadirkan realitas utuh mengenai kehidupan masyarakat adat maupun berbagai upaya perdamaian yang sedang berjalan.

Ia menilai, film maupun komentar yang menyertainya harus dilihat secara kritis karena berpotensi mengandung disinformasi apabila hanya menampilkan sudut pandang tertentu tanpa verifikasi dan keseimbangan informasi.

“Papua tidak boleh terus-menerus dipotret hanya dari sisi konflik. Ada masyarakat adat yang hidup damai, ada pembangunan kampung, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai upaya rekonsiliasi yang juga harus dilihat secara adil,” ujarnya.

Baca Juga

Kaesang Proyeksikan Paskalis Imadawa Jadi Gubernur

Malkin mengatakan, kebebasan berpendapat memang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, menurut dia, kebebasan tersebut tetap memiliki batas etik dan tanggung jawab hukum, terlebih ketika menyangkut isu sensitif seperti Papua yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat.

“Dalam prinsip negara hukum, setiap penyampaian informasi di ruang publik harus mengedepankan asas kehati-hatian, akurasi, dan tidak memicu kegaduhan. Jangan sampai opini yang dibangun justru memperbesar stigma negatif terhadap Papua dan masyarakat adat,” katanya.

Malkin juga meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap sikap maupun pandangan pihak-pihak di lingkungan ASN dan anggota Polri yang dinilai tidak mencerminkan semangat menjaga ketertiban dan kondusivitas nasional.

“Kami meminta Kapolri memberikan evaluasi tegas terhadap yang bersangkutan. Papua hari ini membutuhkan narasi persatuan dan solusi, bukan narasi yang memperkeruh keadaan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan dukungan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan generasi muda, dan penguatan ruang damai dibandingkan perdebatan yang berpotensi memicu polarisasi.

“Jangan jadikan Papua sebagai komoditas narasi konflik. Kami masyarakat adat ingin hidup tenang, membangun kampung, menjaga budaya, dan menyiapkan masa depan anak-anak Papua dengan damai,” tutup Malkin.