Kawal Implementasi Program Prioritas Nasional, BSKDN Kemendagri Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan, bukan sekadar pengawasan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan BSKDN terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri.

Melalui penguatan tersebut, BSKDN berupaya mengintegrasikan data, analisis, isu lapangan, dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, keberhasilan Program Direktif Presiden tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah secara adil, nyata, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan dari program direktif presiden harus memperhatikan sejauhmana rakyat di daerah merasakan kehadiran negara secara nyata adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rpi)

Baca Juga

Kepala BSKDN Dorong Mahasiswa KKN Jadi Motor Inovasi Berbasis Kearifan Lokal di Kepulauan Yapen