Soal NGO Dituding jadi Antek Asing, Trend Asia Bantah: Justru Jaga Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Barry membantah tudingan yang menyebut organisasi non-pemerintah atau Non Government Organization (NGO) menerima aliran dana asing untuk menciptakan instabilitas di dalam negeri.

Menurutnya, kritik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil justru merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk mengawasi kebijakan publik, bukan ancaman terhadap negara.

Ashov menilai munculnya gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah tidak bisa dilepaskan dari minimnya ruang dialog publik dalam proses pembahasan aturan.

Ia mencontohkan polemik Omnibus Law, revisi UU KPK, hingga UU Minerba yang sempat memicu penolakan luas dari masyarakat.

“Ketika ruang dialog publik menyempit, maka kritik dan ketidakpuasan akan muncul secara alami. Dalam situasi seperti itu, NGO hadir memberikan pandangan pembanding melalui riset, advokasi, dan edukasi publik,” tegas Ashov, Kamis (14/5/2026).

Ia juga menepis anggapan bahwa pendanaan internasional otomatis membuat NGO bekerja untuk kepentingan asing.

Baca Juga

PPN Nobatkan Aneu Nursifah Jadi Srikandi Pemilu Indonesia

Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk memperkuat riset, advokasi, dan pendampingan masyarakat, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan hak publik.

Ashov menilai keresahan sosial yang terjadi saat ini justru lebih dipicu persoalan ekonomi dan ketidakpastian masa depan masyarakat.

“Instabilitas sosial yang sesungguhnya lebih banyak dipicu oleh ketidakpastian ekonomi dan keresahan masyarakat terhadap masa depan mereka, seperti kekhawatiran soal pekerjaan, pendidikan, dan biaya hidup,” ujarnya.

Sementara itu, Pengampanye Anti Tambang dan Energi Berkeadilan WALHI, Faizal Ratuela, mengatakan, organisasi masyarakat sipil selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keadilan sosial.

Menurutnya, keterlibatan NGO penting agar pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial di masyarakat.

“Kalau data dan informasi dibuka secara transparan kepada publik, maka ruang dialog akan lebih sehat dan kritik bisa diselesaikan secara objektif,” katanya.

Faizal juga menegaskan kolaborasi maupun pendanaan internasional tidak lantas membuat NGO kehilangan sikap nasionalisme.

Ia menilai kritik terhadap kebijakan publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang sehat, bukan ancaman bagi negara.

“Pembangunan akan lebih kuat jika disertai partisipasi publik, transparansi, dan ruang dialog yang terbuka,” pungkasnya. (rpi/muu)