Jurus Cepat Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Atasi Kelangkaan Minyakita, 88 Ton Segera Guyur Pasar

Jakarta, tvOnenews.com - Kelangkaan minyak goreng bersubsidi Minyakita yang sempat dikeluhkan warga dan pelaku usaha di Maluku Utara akan segera berakhir. 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pasokan baru akan tiba dan siap didistribusikan ke masyarakat pada pekan ini, tepatnya antara tanggal 21 hingga 22 Mei 2026.

Kembalinya stabilitas stok ini tidak lepas dari langkah proaktif yang diambil oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. 

Melalui koordinasi cepat dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog, kendala kekosongan stok di gudang dapat segera teratasi.

“Gubernur Maluku Utara telah mengusulkan penambahan kuota Minyakita kepada pemerintah pusat karena stok di gudang Bulog sempat kosong. Hasil koordinasi cepat antara Pemprov Maluku Utara, Kementerian Perdagangan, dan Bulog Pusat memastikan pengiriman Minyakita tetap berjalan,” ungkap Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, M. Ronny Saleh, Rabu (20/5).

Ronny menjelaskan bahwa keterlambatan pasokan yang seharusnya tiba pada 17 Mei lalu disebabkan oleh faktor cuaca buruk yang menghambat perjalanan kapal. 

Baca Juga

Warga Malut Wajib Bangga, Gubernur Sherly Tjoanda Borong Dua Penghargaan Kemendagri, Bawa Pulang Rp6 Miliar

Namun, ia memastikan bahwa proses bongkar muat akan dikebut pada 22-23 Mei agar minyak goreng tersebut bisa langsung sampai ke tangan pedagang dan pelaku UMKM.

“Pada kloter pertama ini, kapal akan membawa sekitar 88 ton Minyakita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM di Maluku Utara,” jelas Ronny.

Nantinya, masyarakat dapat membeli Minyakita melalui mitra resmi Bulog dengan harga yang dipatok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. 

Untuk menjaga stabilitas, Disperindag Malut juga akan terus memantau pergerakan harga minyak goreng merek lain di pasar.

Bagi warga atau pelaku usaha yang berminat menjadi mitra distribusi Bulog, pemerintah membuka kesempatan luas dengan syarat administratif berupa KTP, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kesiapan modal pembelian secara tunai.

Langkah percepatan ini menjadi prioritas utama Gubernur Sherly Tjoanda demi menjaga denyut ekonomi masyarakat bawah yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan pokok murah.

“Karena itu, percepatan distribusi dan stabilisasi pasokan menjadi perhatian serius pemerintah agar aktivitas ekonomi pelaku usaha tetap berjalan,” pungkas Ronny. (ant/dpi)