Pemerintah Buka Peluang Besar Investasi Karbon Hutan, Kementerian Kehutanan Siapkan Aturan Baru Sesuai Standar Internasional

Program tersebut diumumkan melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sebagai bagian dari target pengurangan emisi nasional.

Selain rehabilitasi lahan kritis, pemerintah juga menjalankan upaya penurunan emisi sektor kehutanan melalui proyek avoidance carbon di area seluas 50 juta hektare lahan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga melibatkan:

• 8,3 juta hektare kawasan perhutanan sosial

• 1,4 juta hektare hutan adat

Program tersebut disampaikan pemerintah Indonesia dalam agenda COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada 2025 lalu.

“Pemerintah Indonesia membuka seluruh mekanisme peluang investasi karbon hutan untuk memenuhi target komitmen Presiden Prabowo Subianto,” ujar Laksmi.

Baca Juga

Presiden Prabowo Siapkan Pemimpin BUMN Lewat PFLP 2026, 400 Peserta Ikuti Program 9 Bulan

Pemerintah Permudah Proses Investasi Karbon Hutan

Direktur Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham mengatakan pemerintah juga telah menerbitkan aturan yang mempermudah proses bisnis investasi kredit karbon hutan.

Kemudahan itu diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tanpa mengurangi kualitas output kredit karbon yang dihasilkan.

Menurut dia, pemerintah tetap menekankan pentingnya integritas dan kualitas tinggi dalam setiap proyek perdagangan karbon di Indonesia.

“Komitmen Presiden terhadap restorasi dan rehabilitasi 12 juta hektare menjadi tantangan besar sektor kehutanan, tetapi hal itu sejalan dengan kebutuhan pasar karbon internasional yang menuntut produk kredit karbon berkualitas tinggi dan terintegrasi,” kata Ilham.

Kredit Karbon Indonesia Harus Penuhi Standar Global

Pemerintah menegaskan proyek karbon Indonesia harus memenuhi berbagai standar internasional agar mampu bersaing di pasar global.

Kriteria tersebut meliputi kepatuhan terhadap Core Carbon Principles (CCP) yang diterbitkan oleh Integrity Council for Voluntary Carbon Markets (ICVCM).

Standar itu mencakup:

• Pemenuhan aspek additionality

• Keterlibatan masyarakat

• Mekanisme pembagian manfaat

• Perlindungan biodiversitas

• Safeguard terhadap komunitas lokal

Dengan regulasi baru dan target besar sektor kehutanan, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon global sekaligus memperkuat agenda penurunan emisi nasional. (nsp)