Ada Kabar Baik untuk Warga Indramayu, KDM Janji Gempur Layanan RSUD MA Sentot Patrol usai Dikelola Pemprov Jabar

Indramayu, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM) membagikan kabar baik untuk warga Indramayu. Hal itu terjadi saat dirinya bertemu dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Pembahasan utama dalam pertemuan antara KDM dan Lucky Hakim membicarakan pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

KDM mengabarkan hasil pertemuan itu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu resmi menyerahkan pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Peresmian pengalihan status pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Jabar, Senin (25/5/2026).

"Kita bertemu Bupati Indramayu, Pak Bupati menyerahkan apa ke provinsi?," ujar KDM dalam keterangannya dikutip tvOnenews.com, Kamis (28/5/2026).

"Rumah sakit di kabupaten (RSUD MA Sentot Patrol)," jawab Lucky Hakim.

Baca Juga

Akui Senang Lihat Warga yang Mau Bekerja, KDM: Kalau Lihat Orang Pikul Rumput di Jalan, Saya Suka Berhenti

Selain KDM dan Lucky Hakim, Penjabat Sekretaris Daerah Indramayu Ahmad Syadali, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, serta Plt Kepala Bapperida Indramayu Suwenda ikut hadir dalam agenda tersebut.

Alasan Pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol Dialihkan ke Pemprov Jabar

Sumber :

• Diskominfo Indramayu

Dalam pertemuan itu, Lucky Hakim menyampaikan alasan pengelolaan RSUD di Kabupaten Indramayu tersebut diserahkan kepada Pemprov Jabar.

Lucky Hakim mengatakan bahwa, pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut mengalami stagnasi. Penyebabnya tidak lain lantaran akibat anggaran daerah yang sangat terbatas.

"Di rumah sakit tersebut memang ada stagnasi, pelayanannya menjadi kurang optimal," terang Lucky Hakim.

Dengan adanya penyerahan status pengelolaan, ia berharap langkah itu sebagai upaya agar pelayanan medis untuk masyarakat terus meningkat dan optimal setelah dialihkan ke Pemprov Jabar.

"Alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi dan nanti di bawah kepemimpinan langsung Pak Gubernur," katanya.

Kendati demikian, ia menyampaikan harapannya terkait perhatian utama yang harus dilakukan Pemprov Jabar. Ia menginginkan adanya pembangunan terhadap fasilitas dan pelayanan di RSUD tersebut.

Lucky Hakim meyakini RSUD MA Sentot Patrol terus mengalami perkembangan dan menjadi bagian dari pusat layanan rujukan bagi masyarakat Jabar.

KDM Ungkap Janji dan Komitmennya

Sumber :

• Instagram/@dedimulyadi71

KDM pun merespon harapan dari Lucky Hakim dan Pemkab Indramayu. Ia menyampaikan janji dan komitmennya terkait RSUD MA Sentot Patrol.

Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya akan langsung mengembangkan dan meningkatkan seleuruh layanan kesehatan di RSUD tersebut. Ia akan menyulap rumah sakit itu milik Pemprov Jabar.

"Kalau yang stag-stag serahkan ke kita. Jadi, ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat," ucap Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyebut layanan yang diberikan tidak hanya menyasar pada warga Indramayu. Rumah sakit ini ditargetkan sebagai rujukan bagi masyarakat dari daerah sekitarnya.

"Nanti juga akan melayani wilayah Indramayu, Subang hingga Majalengka. Pokoknya yang dekat situ," katanya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi memberikan penilaian terkait dampak dari pengalihan status pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol ke Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar itu meyakini pengalihan status pengelolaan ini bisa berdampak positif, khususnya dari aspek peningkatan pelayanan kesehatan.

"Kebijakan ini juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu," tambahnya.

Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim Bahas Infrastruktur Jalan di Indramayu

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim tidak hanya membahas pengelolaan rumah sakit. Keduanya juga berbicara tentang kerja sama terkait pembangunan infrastruktur jalan di Indramayu.

KDM mulanya menyentil soal kondisi infrastruktur jalan di Indramayu. Ia menegaskan bahwa, pihak yang berhak memperbaiki jalan provinsi di daerah itu adalah Pemprov Jabar.

Sementara, Lucky Hakim menyampaikan kabar terbaru alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Pemkab Indramayu telah melakukan hal ini sebesar Rp280 miliar pada 2026.

Kemudian, ia berpendapat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur bisa bertambah dari APBD Perubahan yang mendatang.

"Minimal bertambah menjadi Rp350 miliar untuk pembangunan jalan di Indramayu," timpal KDM.

Lucky menerima tantangan tersebut. Hal ini sebagai upaya mendukung mobilitas warga saat menuju berbagai pusat pelayanan publik.

(hap)