Harga Telur Turun, Pemerintah Minta SPPG Wajib Serap Produksi Lokal: Jaga Harga Sesuai HET

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen untuk menstabilkan harga pangan di tingkat peternak. 

Langkah ini diambil setelah harga telur ayam di sejumlah daerah, terutama di Blitar, Jawa Timur, mengalami penurunan akibat melimpahnya pasokan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terdampak wajib menyerap hasil produksi peternak.

“Kemarin ada beberapa daerah ya, terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur itu kan turun. Sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan Kepala BGN yang baru, bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur,” kata Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Menurut Budi, kebijakan tersebut bertujuan menjaga harga telur agar kembali bergerak mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak yang terdampak kelebihan produksi.

“Sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HET. Sehingga para peternak akan meratakan harga yang bagus,” ujarnya.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian: Kekompakan Forkopimda Adalah Kunci Stabilitas Pembangunan

Tak hanya melalui MBG, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pangan yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pasokan komoditas di lapangan. Jika suatu produk mengalami kelebihan produksi dan harga jatuh, maka komoditas tersebut dapat dimasukkan ke dalam program bantuan pemerintah.

“Yang kedua, bantuan pangan nanti akan menyusahkan juga. Jadi misalnya ketika harga telur itu sedang turun, maka bantuan pangan tidak mesti minyak kita atau beras, tapi bisa juga telur,” kata Budi.

Ia menjelaskan, strategi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama pada komoditas yang sedang mengalami surplus pasokan.

“Jadi ini dalam rangka menyerap produk-produk makanan kita atau produk bahan pokok kita, yang memang produksinya sekarang nambah. Sekarang surplus 12 persen untuk telur,” ujarnya.

Kondisi surplus tersebut sebenarnya dinilai positif karena menunjukkan peningkatan produksi nasional. Namun tanpa manajemen penyerapan yang baik, kelebihan pasokan berpotensi menekan harga dan merugikan peternak.

“Sehingga ini bagus buat peternak. Dan penyerapannya sebenarnya ada, tinggal kita mengatur manajemenya untuk SPPG dengan baik, sehingga telur bisa terserap dengan baik,” kata Budi.

Kebijakan serupa juga akan diterapkan pada komoditas pangan lainnya. Pemerintah memastikan tidak hanya telur yang akan diserap melalui jaringan MBG apabila harga di tingkat peternak jatuh.

“Tidak hanya telur. Jadi kebutuhan bahan pokok seperti misalnya ayam. Daging ayam apabila harga turun di bawah HET, maka BGN juga akan kita minta untuk menyerap di SPPG,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga masih memantau perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) sebagai dasar penentuan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita yang tengah dibahas bersama pemangku kepentingan terkait. (agr/dpi)