Bukan Hapus Threshold, Doktor Rani Purwanti Sebut Cara Baru Agar Suara Pemilih Tak Hilang

Jakarta, tvOnenews.com — Perdebatan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen kembali mendapat perspektif baru dari kalangan akademisi. 

Dalam sidang promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Rani Purwanti Kemalasari menawarkan gagasan rekonstruksi pengaturan parliamentary threshold yang dinilai mampu menyeimbangkan kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam representasi politik.

Melalui disertasi berjudul "Rekonstruksi Pengaturan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Pemilu Berbasis Kedaulatan Rakyat dan Keadilan", Rani mengkaji secara mendalam posisi parliamentary threshold dalam sistem pemilu Indonesia, mulai dari dasar filosofis, implementasi, hingga formulasi ideal yang dapat diterapkan menjelang Pemilu 2029.

Menurutnga yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Mercubuana, Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjalankan kedaulatan tersebut melalui mekanisme demokrasi perwakilan, salah satunya melalui pemilihan umum. 

Sejak era reformasi 1998, Indonesia secara konsisten menerapkan sistem pemilu proporsional dengan sistem kepartaian multipartai yang membuka ruang partisipasi politik secara luas.

Namun, sistem multipartai juga menghadirkan tantangan berupa fragmentasi politik di parlemen yang berpotensi memengaruhi efektivitas pemerintahan. 

Baca Juga

Akademisi Unhan Minta Publik Beri Prabowo Ruang dan Waktu Jalankan Strategi Pemerintahan

Untuk menjawab persoalan tersebut, pembentuk undang-undang menghadirkan parliamentary threshold sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus penguatan sistem presidensial.

"Secara konseptual, parliamentary threshold memiliki fungsi strategis untuk mendukung stabilitas pemerintahan, memperkuat sistem presidensial, dan meningkatkan efektivitas kerja parlemen," ujar Rani dalam pemaparannya.

Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold juga memunculkan sejumlah persoalan yang berdampak pada kualitas representasi politik.

Salah satunya adalah fenomena wasted vote, yakni suara sah pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR karena partai politik yang dipilih tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Menurut Rani, kondisi tersebut berpotensi mengurangi makna kedaulatan rakyat karena tidak seluruh suara pemilih dapat terakomodasi dalam sistem perwakilan politik. 

Selain itu, ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip sistem pemilu proporsional yang menekankan keseimbangan antara perolehan suara dan alokasi kursi dengan mekanisme parliamentary threshold yang membatasi konversi suara menjadi kursi legislatif.