Kerry Riza Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 13,5 Triliun, Kuasa Hukum: Mereka Dipaksa Bayar yang Tak Pernah Mereka Terima

Jakarta, tvOnenews.com - Terdakwa owner PT Orbit Terminal Merak, Muhammad Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp13,51 triliun oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Kuasa hukum Kerry Adrianto, Hamdan Zoelva mengatakan kliennya menilai vonis uang pengganti tersebut sulit direalisasikan oleh kliennya.

Sebab, ia mengklaim Kerry Adrianto taka pernah menikmati dana sebesar itu sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Hal itu disampaikan Hamdan Zoelva seusai sidang putusan banding Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Kamis (9/7/2026). 

Hamdan mengatakan fakta persidangan menunjukkan tidak pernah ada aliran dana hingga belasan triliun rupiah kepada Kerry, maupun Gading Ramadhan Joedo dan Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, Dimas Werhaspati. Untuk itu, ia mempertanyakan dasar majelis hakim membebankan uang pengganti dengan nilai yang sangat besar.

"Kerry, Gading, Dimas bersama-sama divonis membayar totalnya Rp 13,51 triliun. Seperti Nadiem, mereka juga tidak memiliki uang ini. Dari persidangan sudah terbukti, mereka tidak pernah menerima uang sebesar itu dari perkara ini. Rekening mereka, laporan pajak mereka, semuanya jelas tidak menunjukkan angka sebesar itu. Tangki mereka saja masih dipakai sampai detik ini," ujar Hamdan.

Baca Juga

Kasus Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed, KPK Geledah Rumah Para Tersangka hingga Kantor Rektorat

Ia menegaskan ketiga kliennya bukan pengusaha dengan kekayaan triliunan rupiah. 

Menurutnya usaha yang dijalankan justru dibangun dengan pembiayaan utang. Apalagi, ketiganya tidak pernah menerima uang tersebut. 

"Mereka bukan triliuner. Mereka ini anak-anak muda yang membangun usaha dengan banyak utang. Lalu untuk apa mereka dipaksa membayar sesuatu yang tidak pernah mereka punya? Membayar sesuatu yang tidak pernah mereka terima?," katanya.

Hamdan mengingatkan hasil eksaminasi yang dilakukan guru besar dan pakar hukum sejumlah kampus menyatakan ketiga kliennya tidak bersalah dan seharusnya divonis bebas.

Hamdan mengaku heran dengan putusan Pengadilan Tipikor dan PT DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis berat terhadap ketiganya. 

"Mereka tidak bersalah, dan seharusnya bebas. Hasil eksaminasi putusan mereka dari UI dan Unwahas menyimpulkan bahwa mereka tidak bersalah. Tapi kenapa justru divonis seberat ini? Ada yang janggal, ada yang tidak lazim dari majelis hakim ini," katanya.